Penetapan NJOP dan SPPT PBB 2014 di Medan Menggunakan Pendekatan Nilai Pasar

*Dispenda Gelar Sosialisasi PBB Penerapan Zona Nilai Tanah
- Rabu, 29 Januari 2014 21:14 WIB

Warning: getimagesize(https://hariansib.com/cdn/uploads/images/2014/01/hariansib_Penetapan-NJOP-dan-SPPT-PBB-2014-di-Medan-Menggunakan-Pendekatan-Nilai-Pasar.jpg): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/amp/detail.php on line 171

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/amp/detail.php on line 172
SIB ist
SERAHKAN DHKP : Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2014 secara simbolis kepada Camat Medan Tuntungan di Garuda Plaza Hotel Medan, Rabu (29/1).
Medan(SIB)-  Terhitung mulai tahun 2014, system penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang (SPPT) PBB di Kota Medan tidak lagi menggunakan system persentase, melainkan menggunakan pendekatan nilai pasar. dimana penentuannya telah dilakukan melalui serangkaian kajian yang telah dilakukan oleh Tim Pengkajian Zona Nilai Tanah (ZNT) dari akademisi dan praktisi penilai, sehingga dapat dipastikan NJOP pada PBB akan mendekati harga pasar. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis saat membuka Sosialisasi  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terkait Penerapan  Zona Nilai Tanah (ZNT) tahun 2014 untuk Kota Medan di Garuda Plaza Hotel Medan, Rabu (29/1) yang diselenggarakan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan.Ketetapan yang diberlakukan ini, berdasarkan hasil pembahasan tahun 2013 untuk penetapan SPPT PBB  tahun 2014. Kondisi ini menyebabkan  tingkat kenaikan NJOP  pada tahun ini cukup signifikan.Pembahasan tentang pajak daerah ini, dinilai sangat penting. Sebab, PBB  merupakan salah satu urat nadi sumber pembiayaan pembangunan kota sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di tahun 2013, target PBB Kota Medan sebesar Rp.383.000.000.000. Sedangkan penerimaan PBB yang diperoleh sebesar Rp.234.325.866.564 atau sama dengan 61,18%. Pencapaian ini tentunya memerlukan evaluasi bersama sekaligus menajdi bahan pertimbangan dalam pembenahan ke depan, agar penerimaan PBB tahun ini (2014) dapat lebih optimal."Untuk tahun ini target penerimaan PBB telah ditetapkan sebesar Rp.365.000.000.000. Kita harapkan target ini dapat terealisasi, sebab Dispenda Kota Medan mulai memberlakukan penetapan NJOP melalui pendekatan penerapan hasil pengkajian ZNT," kata Sekda seraya meminta kesungguhan dalam pelaksanaannya.Dipesankan kepada para camat, agar membekali seluruh staf dan PNS yang ada dijajaran masing-masing. Dengan mengajak para lurah dan kepling untuk terus melaporkan perkembangan bangunan yang ada, sehingga jika terjadi perubahan data terbaru dapat disampaikan kepada Dispenda.Sementara itu Kadispenda Kota Medan M Husni SE MSi dalam laporannya mengatakan, penerapan hasil pengkajian ZNT yang baru ini  memberikan banyak perubahan dalam penetapan NJOP pada SPPT PBB untuk tahun 2014. Sebab,  ZNT yang dipakai selama ini masih menggunakan basis data lama dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 4 tahun lalu sehingga dinilai tidak relevan  dengan keadaan  dan perkembangan kawasan saat ini.Selain itu, jelas Husni,  undang-undang juga mengisyaratkan agar dilakukannya penyesesuaian terhadap penetapan ZNT yang ada di Kota Medan. Itu sebabnya tahun 2013, pihaknya melakukan pengkajian dengan melibatkan tenaga akademisi dari Majelis Penilaian Sumatera Utara guna merumuskan ZNT yang ada di Kota Medan. Selajutnya hasilnya akan disesuaikan dengan harga pasar, sebab nilai NJOP dengan harga pasar yang ada selama ini sangat jauh. Untuk itulah dalam rangka peningkatan PAD dari sisi PBB, maka harus disesuaikan berdasarkanketentuan undang-undang."Setelah ZNT ini ditetapkan , maka ada kewajiban kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai langkah awal, kita melakukan sosialisasi terhadap seluruh perangkat yang ada seperti camat dan lurah. Selanjutnya camat dan lurah akan menyampaikan hasil sosialisasikepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi alasan terjadinya kenaikan menyusul diterapkannya hasil pengkajian ZNT untuk penetapan SPPT PBB tahun 2014," jelas Husni.Selain itu dalam rangka penerapan hasil kazian ZNT yang baru, Husni mengungkapkan pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi  seperti pembuatan pojok pajak (counter) di 4 titik lokasi keramaian di pusat  perbelanjaan. Kemudian pembuatan dering pajak,dimana wajib pajak bisa berkonsultasi  tentang PBB kepada petugas yang telah dibekali pengetahuan via telepon dengan menghubungi call centre di nomor 500 221.Lalu melakukan sosialisasi secara rutin di media cetak, elektronik maupun melalui baliho dan billboard tentang pembahasan PBB, sehingga informasi tentang penerapan ZNT yang baru diketahui secara luas oleh masyarakat. Serta senantiasa melakukan sosialisasi tatap muka baik dikantor Dispenda maupun di luar kantor Dispenda ."Semoga  melalui pendekatan ZNT yang baru ini, diharapkan dapat diproyeksikan terjadi peningkatan PAD dari sektor PBB P-2 lebih kurang 20-30 persen dari penerimaan tahun sebelumnya," harap Husni.Selain sosialisasi, acara juga diisi dengan penyerahan secara simbiolis DHKP tahun 2014 oleh Sekda Kota Medan didampingi Kadispenda Kota Medan kepada Camat Medan Tuntungan Gelora KP Ginting STTP, Camat Medan Kota Parlindungan, Camat Medan Selayang Zul F Ahmady, Camat Medan Labuhan Zein Noval dan Camat Medan Deli Hendra Asmilan. (rel/am)


Tag:

Berita Terkait

Headlines

Diduga Agunan Dijual di Bawah NJOP, Ahli Waris Debitur Gugat BRI Kisaran

Headlines

Lagi, DPRD Deliserdang Akan Limpahkan Dugaan Kebocoran PAD dari KIM Mabar ke Kejaksaan

Headlines

DPRD Deliserdang Rekomendasikan PT SMP Suzuya Diperiksa Kejaksaan Soal Pajak

Headlines

Pemko Medan Perbaiki Konstruksi NJOP, Dorong Digitalisasi untuk Transparansi

Headlines

Mahasiswa Demo, Tuduh PT APL dan Suzuya Tanjungmorawa Gelapkan Pajak Rp 2,2 Miliar

Headlines

Pemko Pematangsiantar akan Cabut Kenaikan NJOP 1.000 Persen Usai Konsultasi dengan Mendagri