Jakarta (SIB)
Sistem Pemilu serentak yang semula diharapkan akan efisien anggaran, waktu, mekanisme dan pembiayaan lainnya ternyata terbantahkan. Karena terbukti anggaran Pemilu terus meningkat, sementara money politics, transaksional suara semakin merajalela sehigga solusinya adalah Pemilu secara online atau digitalisasi.
“Kami di Komisi II DPR RI memperjuangkan agar Pemilu berkualitas dan berbiaya murah. Hal ini bisa dilihat dari hasil rapat-rapat Komisi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri dan pihak-pihak terkait,†kata anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam dialektika demokrasi bertajuk "Evaluasi Sistem Pemilu" bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika dan Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut, Karyono Wibowo, Kamis (4/11), di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebagaimana diketahui anggaran Pemilu 2024 mencapai sekitar Rp 86 triliun dan Pilkada Rp 26 triliun.
Menurut Zulfikar, masalah ini semuanya kembali pada partai atau aktornya, baik sejak pendidikan politik, proses rekrutmen caleg, manejemen dan lain sebagainya.
“Kalau perlu yang terbukti melakukan money politik partainya dibubarkan saja,†tukas Zulfikar sambil menambahkan untuk merealisasikan Pemilu murah, berkualitas, transparan dan akuntabel satu-satunya jalan adalah digitalisasi.
Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Partai Politik besar mau melakukan itu, karena kuncinya disini.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika mengemukakan, digitaliasi Pemilu itu akan mempermudah, mempermurah, transparan dan meningkatkan kuaitas pemilu itu sendiri.
Sebaliknya kalau manual seperti sekarang ini tetap saja akan ada money politics, dan transaksional suara, sejak sebelum pencoblosan.
Transaksi misalnya ada bagi-bagi uang, sembako, dan semacamnya. Disusul setelah pencoblosan ada transaksi dari TPS hingga suara hasil Pemilu hingga ke KPU Pusat.
“Maka wajar, banyak kader partai yang sudah kerja keras dikalahkan dengan pendatang baru yang bawa uang sekoper,†jelas Pasek. (HI/a)