Bogor (SIB)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan merekomendasikan pembangunan kereta otomatis dan kereta gantung untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak, Bogor. Proyek itu diprediksi menelan dana Rp 7,3 triliun.
Kajian itu dilakukan untuk mencari solusi mengurai kemacetan di kawasan Puncak. BPTJ merekomendasikan kombinasi kereta automated guideway transit (AGT) dan kereta gantung.
"Dengan pertimbangan tersebut, hasil kajian merekomendasikan bentuk moda transportasi berbasis rel yang paling memungkinkan untuk dibangun di Puncak adalah kombinasi antara Kereta AGT dan Kereta Gantung," kata Direktur Prasarana BPTJ Jumardi kepada wartawan, Senin (20/3).
Pembangunan kereta AGT diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 6,32 triliun, sementara kereta gantung sebesar Rp 1 triliun. Selain itu, pembebasan lahan diperkirakan membutuhkan Rp 693 miliar.
"Kajian yang dilakukan BPTJ menyebut pembangunan moda berbasis rel menuju kawasan Puncak dengan kombinasi kereta AGT dan kereta gantung membutuhkan biaya tak kurang dari Rp 7,31 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas pembiayaan pembangunan kereta AGT sebesar Rp 6,32 triliun dan kereta gantung hampir Rp 1 triliun," ucapnya.
"Jumlah sebesar itu belum termasuk pembebasan lahan yang diperkirakan membutuhkan sebesar Rp 693 miliar," lanjutnya.
Panjang lintasan kedua kereta tersebut mencapai 27,88 km. Dengan 23,40 km menghubungkan Sentul City-Taman Safari, serta 4,48 km menghubungkan Taman Safari-Puncak.
"Keseluruhan panjang lintasan angkutan berbasis rel tersebut menurut hasil kajian adalah 27,88 km dengan terbagi dalam 2 segmen. Segmen I antara Sentul City-Taman Safari sepanjang 23,40 km menggunakan moda Kereta AGT. Sedangkan segmen II adalah antara Taman Safari-Puncak sepanjang 4,48 km, di mana segmen ini baru menggunakan kereta gantung," ujarnya.
Namun proyek itu masih memerlukan pendalaman. Terutama aspek pembiayaan, dampak sosial, dan koordinasi antarlembaga.
"Kelanjutan opsi pembangunan transportasi massal berbasis rel di kawasan Puncak masih perlu proses pendalaman, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aspek yang perlu perhatian mendalam selain besarnya kebutuhan pembiayaan juga penanganan permasalahan dampak sosial dan koordinasi antarkelembagaan," tukasnya. (detikcom/a)