Jakarta (SIB)
Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 diusulkan diundur tahun depan. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai pembicaraan penundaan KTT G20 terlalu dini karena masih ada waktu bagi Rusia dan Ukraina untuk berdamai.
"Sepertinya masih terlalu dini berbicara soal penundaan KTT G20 karena masih ada waktu untuk negosiasi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pertemuan G20 diagendakan Oktober, artinya masih ada 5 bulan untuk upaya-upaya pembicaraan perdamaian dilakukan," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Sabtu (2/4).
Selain itu, TB Hasanuddin mengatakan, penundaan KTT G20 harus diputuskan secara bersama-sama, bukan hanya oleh Indonesia. Dia menyebut, keputusan untuk menunda atau tidaknya KTT G20 harus dilakukan secara hati-hati.
"Penundaan KTT harus diputuskan secara kolektif oleh para anggota G20, bukan oleh Indonesia saja. Saat ini Indonesia selaku tuan rumah masih dalam tahap menerima usulan-usulan dari negara-negara anggota, belum ada hal yang mengerucut. Jadi perlu kehati-hatian," tuturnya.
TB Hasanuddin mengatakan KTT G20 memiliki agenda penting, yakni pemulihan ekonomi global. Dia berharap negara anggota G20 mengedepankan kepentingan global ketimbang saling boikot.
"KTT G20 memiliki agenda penting yakni pemulihan ekonomi global. Dan hal ini penting tidak hanya untuk Indonesia, namun juga negara-negara lainnya. Krisis Rusia-Ukraina memperburuk situasi ekonomi global yang sudah terdampak pandemi Covid-19," ucap dia.
"Sebaiknya negara-negara anggota G20 mengedepankan kepentingan global ketimbang aktif saling boikot kehadiran dalam G20. Kehadiran semua anggota G20 akan lebih komprehensif," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono menilai, situasi tersebut menjadi dilematis bagi Indonesia.
"Posisi yang dilematis bagi Indonesia," ujar Dave saat dimintai konfirmasi, Sabtu (2/4).
Namun Dave mengatakan KTT G20 belum tentu dapat digelar Indonesia pada 2023 karena ada negara lain yang mendapat giliran menjadi tuan rumah.
Menurutnya, apabila usulan penundaan KTT G20 disetujui, itu artinya keseluruhan acara bakal dibatalkan, tidak hanya acara puncak.
"Akan tetapi, tahun depan sudah giliran negara lain. Jadi bila ditunda, bisa berarti batal keseluruhan," imbuhnya.
Usul G20 Diundur Terkait Polemik Putin Datang
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Kajian MPR Martin Hutabarat mengusulkan penyelenggaraan KTT G20 diundur ke 2023.
Martin bicara potensi tidak lengkapnya negara yang hadir jika G20 tetap digelar 2022.
Hal itu berkaitan dengan kehadiran Presiden Rusia Putin. Beberapa negara seperti Amerika hingga Kanada menolak Putin diikutsertakan.
"Kemarin PM Kanada sudah meminta Indonesia tidak mengundang Putin ke KTT G20 di Bali. Keinginan Kanada ini sama dengan Amerika dan Australia yang sudah lebih dulu meminta agar Presiden Rusia Putin tidak diikutkan dalam KTT G20 di Bali," kata Martin, Sabtu (2/4).
Martin mengusulkan penyelenggaraan G20 ditunda. Menurutnya, penundaan itu lebih baik dibanding tetap diselenggarakan namun hanya sedikit negara yang hadir.
"Kita menyarankan agar Indonesia dengan hati-hati mempersiapkan opsi kedua sambil tetap menjaga independensinya yaitu mengusulkan kepada negara-negara Anggota G20 agar KTT G20 Oktober 2022 ini diundur ke tahun depan. Ini jauh lebih realistis dilakukan dari pada memaksakan pelaksanaan KTT tapi diboikot oleh mayoritas anggotanya. Ini akan mempermalukan Indonesia juga sebagai tuan rumah," tuturnya. (detikcom/d)