Jakarta (SIB)
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik aksi Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas membagikan minyak goreng gratis yang dibayar Futri Zulya Savitri sembari meminta agar anaknya itu dipilih saat pemilu.
Hasanuddin menilai Zulkifli Hasan seharusnya berfokus menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Persoalan minyak goreng saat ini kan masih menjadi sorotan lantaran harganya masih tergolong mahal. Mestinya Mendag berfokus mengatasi masalah minyak goreng dalam waktu sesingkat-singkatnya, bukan malah memanfaatkan situasi untuk berkampanye," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (12/7).[br]
Hasanuddin menyebut, Mendag dengan sapaan akrab Zulhas itu tak bisa seenaknya sebagai pejabat publik.
Menurut dia, tak etis seorang menteri yang baru dilantik malah melakukan hal yang disebutnya memalukan itu.
"Sekarang kan beliau menjadi pejabat publik, tak bisa seenaknya. Saya kira tidak etislah sebagai sebagai pejabat kementerian yang baru menjabat beberapa bulan sudah melakukan hal yang menurut saya memalukan," katanya.
Money Politics
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak juga mengkritik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) karena bagi-bagi minyak goreng gratis sambil meminta agar anaknya, Futri Zulya Savitri, dipilih dalam pemilu.
Amin Ak menganggap apa yang dilakukan Zulhas masuk kategori politik uang atau money politics.[br]
"Pertama dari sudut pandang edukasi politik, jelas apa yang dilakukan Pak Zulhas tersebut tidak mendidik meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara," kata Amin kepada wartawan, Selasa (12/7).
"Karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics.
Sebagai pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat, maka hal itu tidak etis dilakukan," imbuhnya.
Selain itu, Amin mengingatkan, meskipun saat itu Zulhas bertindak sebagai Ketua Umum PAN, jabatannya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) sulit dipisahkan.
Anggota DPR Fraksi PKS itu menilai tindakan Zulhas bagi-bagi minyak goreng juga sarat konflik kepentingan.[br]
"Meskipun tampil sebagai Ketua Umum Parpol, jabatan yang diemban (sebagai Mendag) sulit dipisahkan, sehingga apa yang dilakukan Mendag tersebut sarat dengan konflik kepentingan. Apalagi misalnya, jika beliau pergi ke lokasi tersebut menggunakan fasilitas sebagai menteri," ujar Amin.
Lebih lanjut Amin menilai seharusnya Zulhas fokus pada tugasnya sebagai Mendag, seperti mewujudkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 15.500 per kilogram dan juga memperbanyak jumlah pasokan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Sebaiknya Pak Zulhas fokus pada tugasnya sebagai Mendag yang telah berjanji segera mewujudkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga HET Rp15.500 per kilogram dan memperbanyak jumlah pasokan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak, baik yang untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk para pelaku usaha mikro atau ultra mikro," ucapnya. (detikcom/f)