Medan (SIB)
Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan tidak memiliki target tertentu dalam penindakan tindak pidana korupsi, tetapi meminta agar mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada di masing-masing satuan kerja, sehingga serapan anggaran dan kinerja beriringan adanya.
“Saya menilai masih ada ketimpangan kinerja pemberantasan korupsi antara pusat (di Kejaksaan Agung) dan daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). Di tengah kinerja yang baik ini, saya berharap daerah menjaga marwah Kejaksaan dan sekali lagi jangan cederai dan nodai kepercayaan masyarakat. Saya akan menggunakan tangan besi untuk bertindak tegas jika ada yang main-main dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Tolong dihentikan atau saya yang memberhentikan saudara,” tegas Jaksa Agung.
Menurut Kapuspenkum Kejagung Dr Ketut Sumedana dalam siaran persnya kepada wartawan via WA, Jumat (29/7) lalu, penegasan tersebut disampaikan Jaksa Agung dalam kegiatan pengarahan yang dilakukan di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (28/7) lalu.
Menurut Jaksa Agung, dari hasil evaluasi dan laporan yang masuk kepada dirinya, masih minim tindak lanjut, padahal dengan kapasitas SDM yang banyak, dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum, khususnya penindakan. Dengan begitu, masyarakat yang melapor mendapatkan jawaban dari penegakan hukum yang dilaksanakan.[br]
“Semua bidang di Kejaksaan sangat penting, tetapi bagaimana kita merespon keinginan masyarakat dalam penegakan hukum dan baromaternya penanganan perkara korupsi? Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka masyarakat akan meninggalkan kalian. Ayo kita gaungkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan cepat merespons seluruh laporan dan pengaduan masyarakat,” kata Jaksa Agung.
Disebutkan, kedatangannya di Sumbar untuk memberikan motivasi dan dorongan untuk lebih bekerja keras dan mengajak untuk saling bahu-membahu dan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penegakan hukum.
“Namun program-program humanis seperti penerapan keadilan restoratif tetap menjadi prioritas kita sehingga penegakan hukum yang terkait hajat hidup orang banyak untuk diperhatikan. Masyarakat sudah mulai nyaman dengan program-program itu. Ayo kita tingkatkan, lakukan dengan Ikhlas untuk masyarakat dan institusi,” ujar Jaksa Agung. (BR1/a)