Jakarta (SIB)
Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 berdampak terhadap distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa pada 2023 berpotensi ditiadakan.
Iskandar menjelaskan, alasan BLT berpotensi ditiadakan mengingat kondisi keuangan masyarakat berangsur-angsur mulai pulih. Kalaupun ada penyaluran BLT, hanya masyarakat dengan kategori miskin ekstrem yang akan mendapatkan bantuan tersebut.
"Tahun 2023 ketika pandemi tidak ada lagi tentu BLT Dana Desa yang kebijakannya pandemi Covid berubah bisa saja tidak ada BLT," ucap Iskandar pada acara Kemendes PDTT, ditulis Sabtu (13/8).
Acuan Kemendes PDTT menyalurkan bantuan langsung terhadap warga miskin ekstrem yaitu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Desa, dan World Bank. Pada standar bank dunia, pendapatan minimal seseorang per hari yaitu USD1,99. Jika seseorang dalam satu hari pendapatannya di bawah standar tersebut maka sudah masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Dia menambahkan, pada 2021, Dana Desa mencapai Rp400.000 triliun. Uang tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan berdampak terhadap pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi.
Pada 2022, dana desa masih digelontorkan. Namun di tahun yang sama pula pemerintah memandang pada 2023, BLT atau Dana Desa hanya akan diberikan kepada warga miskin ekstrem. Nilai bantuan untuk BLT 2023 tetap Rp300.000. Nantinya, Iskandar memprediksi jumlah penerima bantuan akan turun jika merujuk pada kategori miskin ekstrem.
"Yang dapat adalah miskin ekstrem belum menerima program dari apapun. Jadi betul-betul mengisi kekosongan. Prediksi saya jumlahnya menurun karena jumlah warga miskin ekstrem lebih kecil daripada jumlah warga miskin," ungkapnya. (Merdeka/d)