Moskow (SIB)
Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Amerika Serikat (AS) berupaya untuk memperpanjang konflik di Ukraina.
Putin juga menuduh Washington DC sedang mengobarkan konflik di wilayah lainnya di dunia, termasuk dengan kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan awal bulan ini.
"Situasi di Ukraina menunjukkan bahwa AS berupaya memperpanjang konflik ini," ucap Putin dalam pidatonya via tautan video saat seremoni pembukaan konferensi keamanan di Moskow, seperti disiarkan televisi setempat dan dilansir AFP, Selasa (16/8).
"Dan mereka bertindak dengan cara yang sama persis, mengobarkan potensi konflik di Asia, Afrika dan Amerika Latin," tuduhnya merujuk pada AS.
"Petualangan Amerika dalam kaitannya dengan Taiwan bukan hanya perjalanan seorang politikus individu yang tidak bertanggung jawab, tapi bagian dari strategi yang disengaja dan secara sadar memicu destabilisasi dan membuat kacau situasi di kawasan dan dunia," sebut Putin.
Dia menyebut kunjungan Pelosi itu sebagai 'pertunjukan kurang ajar dari sikap tidak menghormati kedaulatan negara-negara lain dan kewajiban internasionalnya'. "Kita melihat ini sebagai provokasi yang direncanakan secara hati-hati," ujar Putin.
Hubungan Rusia dan AS semakin memburuk sejak Moskow mengirimkan pasukannya ke Ukraina pada akhir Februari lalu.
Dihantam rentetan sanksi negara-negara Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Putin berusaha meningkatkan hubungan dengan negara-negara di Afrika dan Asia, khususnya China.
Ketika Pelosi berkunjung ke Taiwan awal bulan ini, Rusia menunjukkan solidaritas penuh untuk China yang merupakan sekutu pentingnya.
Ingatkan AS
Sementara itu, China kembali melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat usai kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan yang memicu kemarahan Beijing.
Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu (17/8), Duta Besar (Dubes) China untuk AS, Qin Gang mengatakan, kunjungan Pelosi tersebut telah mengobarkan ketegangan regional, dan pemerintahan Presiden Joe Biden tidak boleh meremehkan tekad China dalam masalah ini.
Qin menolak argumen pejabat-pejabat AS bahwa Ketua DPR tersebut bertindak secara independen, terlepas dari Gedung Putih atau bahwa pemerintah AS tidak memiliki kendali atas agenda Ketua DPR yang mengunjungi Taiwan pada awal Agustus lalu.
Qin mengatakan bahwa perjalanan Pelosi dan anggota Kongres lainnya telah melanggar perjanjian AS-China yang ada. "Kami sedang menangani dampak serius dari kunjungan Pelosi," kata Qin kepada wartawan di Washington.
Dia memperingatkan AS untuk tidak "meremehkan tekad kuat, kemampuan pemerintah China dan rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial."
Qin menyampaikan peringatan itu setelah delegasi kongres AS yang dipimpin oleh Senator Demokrat, Edward Markey dari Massachusetts menyelesaikan kunjungan ke Taiwan selama akhir pekan.
Sebelumnya, kunjungan Pelosi ke Taiwan pada awal Agustus lalu telah memicu latihan militer oleh Beijing.
"Selama beberapa dekade terakhir, China telah menentang kunjungan kongres ke Taiwan karena kami percaya bahwa itu melanggar prinsip 'satu China'," kata Qin, merujuk pada kebijakan China bahwa Taiwan adalah bagian dari China dan bahwa Beijing adalah milik negara. perwakilan tunggal.
"Kongres adalah bagian dari pemerintah AS - ini bukan cabang independen yang tidak terkendali," lanjut Qin. "Kongres berkewajiban untuk mematuhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Itu sebabnya kami merasa sangat frustrasi dan tidak puas dengan kunjungan Senator Markey ke Taiwan. Ini provokatif, tidak membantu," cetusnya.
Pejabat-pejabat senior AS secara terbuka menyebut bahwa perjalanan Pelosi hanyalah bagian dari serangkaian kunjungan kongres reguler ke pulau itu dan bahwa reaksi militer China - ‘menembakkan rudal’ ke Taiwan dan melakukan latihan Angkatan Laut di lepas pantainya - tidak bertanggung jawab.
Namun, Qin mengatakan China telah memperingatkan AS bahwa kunjungan Pelosi akan memiliki "konsekuensi yang sangat serius."
Dia mengatakan bahwa respons China proporsional dan latihan militer itu "terbuka, transparan, dan profesional." (AFP/Rtr/detiknews/d)