Jakarta (SIB)
Aksi Bjorka rupanya belum berhenti beraksi setelah melakukan doxing sejumlah pejabat di negeri ini. Dia berencana akan membocorkan data Pertamina dalam waktu dekat.
Rencana tersebut diungkap Bjorka lewat grup Telegramnya untuk menjawab laporan keberadaan akun palsu di Twitter.
Sebelumnya dia mengungkap hal yang sama di akun Twitternya sebelum akhirnya lenyap.
"Saya masih belum punya akun twitter saat ini, masih bersiap untuk membocorkan pertamina," tulis sang hacker.
Tito Karnavian
Katanya, data Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga disebar.
Tampaknya penyebaran data Tito ini terkait dengan cuitan Bjorka sebelumnya, yang membantah kalau aksinya ini adalah pengalihan isu kasus Ferdy Sambo.
"Jika ada yang berpikir saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu dia siapa. Tapi saya akan bantu supaya @ListyoSigitP mendengar desakan kalian," kata Bjorka dalam cuitannya di Twitter.
Data pribadi Tito ini disebarkan lewat grup Telegramnya, dan Bjorka menulis Sambo adalah 'orangnya' Tito.
Tito sendiri seperti diketahui adalah mantan Kapolri yang menjabat dari tahun 2016 sampai 2019. Setelah itu barulah ia dilantik menjadi Mendagri pada Oktober 2019.
"Anda bisa bertanya soal Sambo ke dia. Karena Sambo adalah orangnya," tulisnya.
Data Tito yang dibocorkan ini sama seperti data sejumlah pejabat tinggi Indonesia sebelumnya. Yaitu berisi nama, NIK, nomor telepon, alamat email, sertifikat vaksin, dan lainnya.
Sebelum ini, Bjorka pun mencolek sekaligus menyindir Menkominfo Johnny G. Plate yang mengganti nomor teleponnya setelah disebarkan ke publik. Johnny mengganti nomornya ke nomor telepon Amerika yang diawali dengan kode +1.
"Kenapa Anda ganti nomor telepon ke nomor telepon AS pak @PlateJohnny? Apa betul nomor Indonesia tidak aman lagi digunakan," sindir Bjorka.
Sosok Bjorka saat ini masih misterius identitasnya, setelah ia diduga menyebarkan berbagai data pribadi masyarakat Indonesia dari berbagai sumber. Termasuk data registrasi SIM card prabayar, dokumen rahasia Presiden RI Joko Widodo, dan lain sebagainya.
Terakhir, Bjorka juga mengatakan siapa otak pembunuhan aktivis Munir pada 2004 silam. Ia pun mengaku tengah menyiapkan data MyPertamina untuk disebarkan ke publik.
Buka Data Anies
Setelah Mendagri Tito Karnavian, Bjorka membuka data pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Netizen langsung ingat tantangan pegiat medsos Denny Siregar.
Data pribadi Anies Baswedan ini disebar lewat akun Telegram milik hacker Bjorka. Di sana tampak nama, alamat, NIK, nomor telepon, nama istri dan orang tua Anies Baswedan. Doxing ini disertai pesan yang meledek dari Bjorka.
"Apa Anda sudah mengatasi masalah banjir dan macet Pak? Karena Jakarta bukan cuma Sudirman dan Thamrin," sindir Bjorka.
Sindiran ini juga diposting di akun Twitter baru Bjorka dan mendapat 1.974 likes. Rupanya, banyak netizen yang langsung mention akun Twitter Denny Siregar sambil me-reply Bjorka.
Rupanya pegiat medsos ini pada Minggu (11/9) melempar tantangan untuk Bjorka untuk membuka data pribadi Anies Baswedan. Hal ini usai Bjorka meledek Denny Siregar sebagai pemakan uang rakyat untuk memecah belah masyarakat.
"Coba suruh si Bjorka itu spill datanya Anies Baswedan. Pasti gak berani," kata Denny Siregar di akun Twitternya, Minggu (11/9).
Tantangan itu pun dijawab kontan. Senin (12/). Bjorka mengatakan dia akan membocorkan data-data pribadi tokoh di Indonesia. "Yea ini hari kebalikan.
Sebelumnya hanya informasi pribadi penduduk Indonesia yang dibocorkan, sekarang para pemimpin bisa merasakan juga. Seru bukan?" pungkas Bjorka.
Aktif
Diketahui, Bjorka berkomunikasi dengan netizen baik di forum breached.to, di Twitter maupun Telegram. Belakangan akun Twitternya ditangguhkan, sementara komunikasi lewat Telegram masih berjalan.
Para followernya bisa melihat Bjorka memposting foto data pribadi para pejabat Indonesia dan pegiat medsos.
Mereka antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Tohir, pegiat medsos pro pemerintah Denny Siregar dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pengerapan.
Dipantau detikINET, akun Twitter baru Bjorka aktif mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tidak butuh waktu lama bagi Bjorka untuk mendapatkan 16.900 follower dan terus bertambah.
Bukan cuma Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dicolek Bjorka, Senin (12/9) pagi.
Sementara Menko Marves Luhut B Pandjaitan hanya disapa selamat pagi. Namun untuk yang join Telegram Bjorka, tentunya tahu Minggu kemarin si hacker ini mendoxing data pribadi Luhut.
Bjorka pun mengulangi tantangannya agar pemerintah Indonesia menangkapnya.
Bjorka juga menjelaskan dirinya tidak bikin Instagram dan TikTok. Dirinya hanya punya Telegram dan Twitter. Untuk itu dia pun meluapkan protesnya kepada Twitter karena menutup akunnya atas permintaan pemerintah Indonesia.
"Yea f*** u @twitter karena menuruti permintaan pemerintah Indonesia untuk menangguhkan akun saya sebelumnya. Kalian baru saja menunjukkan pada orang Indonesia betapa memalukan kebijakan kalian," tukas Bjorka.
Jangan ikut menyebar
Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengatakan, reaksi netizen Indonesia seharusnya jangan latah ikut menyebarkan.
"Netizen harus hati-hati dan kenal dengan UU ITE. Jangan ikutan spill data," kata Ismail Fahmi dalam wawancara, Minggu (11/9).
Ismail mencontohkan, data seorang menteri disebar oleh Bjorka. Itu adalah data pribadi dan jika kita ikutan menyebarkan, maka bisa dijerat dengan UU ITE.
"Itu sudah salah karena penyebaran transmisi elektronik," kata dia.
Kepo sih boleh saja terhadap Bjorka, tapi jangan fear of missing out (FOMO) dan lalu latah menyebarkan data pribadi orang lain. Ingat, jerat UU ITE nyata adanya.
Ismail Fahmi meminta netizen tetap kritis. Informasi yang disebar Bjorka, sebenarnya banyak juga informasi lama yang orang sudah tahu.
Dia mengatakan banyak informasi yang sudah diketahui pakar keamanan siber. Bedanya, para ahli keamanan Indonesia tidak koar-koar di media sosial seperti Bjorka meskipun tahu. Mereka paham ada UU ITE dan fokus untuk menutup kebocoran data tersebut.
"Harus kritis kepada siapapun yang mengaku ahli membocorkan data," pungkasnya.
Bentuk Tim Khusus
Sementara itu, pemerintah membentuk tim khusus untuk menjaga keamanan data setelah heboh kemunculan hacker Bjorka. Pemerintah ingin memastikan kepercayaan publik terjaga.
"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/9).
Pernyataan itu disampaikan Johnny setelah menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Johnny mengatakan data yang diungkap Bjorka di media sosial merupakan data umum.
"Kita baru aja rapat internal dihadiri kementerian/lembaga terkait dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam. Di rapat, dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang ter-update sekarang.
Sebagian data-data yang lama hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," ujar Johnny.
Johnny lantas mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan kebingungan kepada masyarakat. Dia menyeru semua pihak untuk bergotong royong dalam mengantisipasi bahaya digital.
"Karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang-kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling mem-bully. Jangan. Kita perlu membangun kekuatan nasional yang utama gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di ruang digital," ujar Johnny.
Johnny juga berbicara soal tindakan kriminal di ruang digital. Dia mendorong ruang digital lebih sehat dan lebih menghargai perbedaan pendapat.
"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, pendapat-pendapat tidak sama itu normal dalam demokrasi kita. Dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat di mana kepentingan negara secara keseluruhan mari kita jaga sama-sama," ujar Johnny.
Lebih lanjut, Johnny mengabarkan perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pemerintah saat ini menunggu persetujuan di tingkat paripurna DPR.
"RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital," ujar Johnny.(detikInet/detikcom/d)