Jakarta (SIB)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa menyelenggarakan sidang etik di daerah secara offline. DKPP mengaku sidang-sidang etik sebelumnya digelar secara online lantaran tak punya kantor di daerah.
"Selama ini kami menyiasati melakukan persidangan secara online, karena memang kita tidak ada kantor di setiap daerah. Tapi memang ya online untuk situasi yang sangat terbatas, kurang afdol untuk memeriksa perkara-perkara dugaan pelanggaran etik yang sangat rumit," kata Ketua DKPP Heddy Lugito pada wartawan di Gedung Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/10).
Menurutnya, sidang perkara yang dilakukan secara online tidak ideal karena beberapa perkara harus menghadirkan saksi dan barang bukti. Melalui kerja sama ini, Heddy dapat menggunakan fasilitas Kemenkumham di daerah untuk sidang offline di 34 provinsi.
"Karena harus menghadirkan saksi dan barang bukti, jadi kalau online memang kurang afdol. Lebih baik kita offline. Akan sesegera mungkin karena pak menteri sudah perintahkan sekjen untuk menindaklanjuti ini dan akan bersurat ke semua kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 34 provinsi, kita bisa segera menggunakan fasilitas ruangan milik Kanwil hukum dan HAM di daerah," ujarnya.
Heddy berharap kerja sama ini dapat segera diimplementasikan karena persoalan etik bukan hanya terjadi seusai pemilu. Tapi sudah berlangsung saat ini.
"Pak Menteri tadi sudah menyampaikan akan ada MoU. Bukan hanya MoU, Pak Menteri juga bersurat kepada kepala kantor wilayah Kemenkumham di 34 provinsi sehingga kami akan cepat juga kalau ada perkara di daerah, kami akan cepat menangani di daerah," ujar Heddy.
"Saya kira pak menteri sangat antusias untuk mendukung kami. Itu yang membuat kami tambah semangat. 'Ya sudah, secepatnya kita lakukan!'. Kalau secepatnya, barangkali ya nggak sampai habis bulan ini lah, itu sudah dilaksanakan. Paling lambat bulan depan, saya berharap sudah terealisasi," tambahnya. (detikcom/d)