Medan (SIB)
Ratusan warga Desa Bandarbaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, Rabu (25/1). Mereka menolak digusur dari lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit oleh Pemprov Sumut, karena lahan tersebut diklaim sebagai warisan leluhur mereka.
Sambil meneriakkan berbagai yel-yel, masyarakat dengan menggunakan mobil pick up dan kendaraan lainnya, dengan lantang berorasi seraya membentangkan sejumlah spanduk yang berisikan "demi tanah tumpah darah, kami warga Bandarbaru siap mempertahankan tanah kami, walaupun harus "bermandikan darah".
"Usut mafia tanah sebagai dalang di balik sengketa tanah Sibolangit, karena akibat penggusuran Bumper tersebut sedikitnya 925 jiwa masyarakat Dusun I dan V akan tergusur dan tidak memiliki tempat tinggal," teriak masyarakat Bandarbaru dalam orasinya.
Menurut kuasa hukum masyarakat, Tommy Aditiya Sinulingga menegaskan, pihaknya akan tetap berjuang mempertahankan Bumper Sibolangit, karena kawasan itu merupakan milik masyarakat yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu.
"Kami tidak akan mau meninggalkan daerah yang sudah kami huni puluhan tahun," tegas Tommy sembari menuntut DPRD Sumut segera mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, untuk menghentikan rencana penggusuran masyarakat Dusun I dan V Desa Bandarbaru.
Ditambahkan Tommy, setelah mendengar adanya informasi, bahwa Pemprov Sumut akan melakukan penggusuran Bumper Sibolangit, masyarakat mulai dihantui ketakutan dan semuanya sudah sepakat akan tetap kompak mempertahankan hak-hak masyarakat.
Dalam aksinya, warga Bandarbaru juga membentangkan foto-foto anggota DPRD Sumut Dapil Deliserdang, seperti Hendra Cipta (PAN), Ruben Tarigan (PDI Perjuangan), Sutarto (PDI Perjuangan), Anita Lubis (Partai Demokrat), Yantoni Purba, Subandi SH (Partai Gerindra), Jafaruddin Harahap (PPP), Wagirin Arman (Partai Golkar), Timbul Sinaga (NasDem) dan Riri Stevani Siregar (Hanura).
"Wahai wakil-wakil kami di DPRD Sumut dari Dapil Deliserdang, mana suaramu dan janji-janjimu pada saat kampanye dulu. Tolong bantu kami menyelesaikan masalah tanah ini," tegas pengunjuk rasa sembari mencari-cari para wakil rakat Dapil Deliserdang tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, warga Bandarbaru juga menuntut pemerintah pusat, DPR RI dan DPRD Sumut segera meninjau ulang kebijakan yang dibuat Gubernur Sumut, karena sangat menyakiti hati nurani rakyat yang sudah sejak lama menguasai lahan sebagai tempat untuk bertani.
Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian, Meryl Rouli Saragih Timbul Sinaga dan Berkat Laoly mengundang perwakilan pengunjuk rasa untuk berdialog di ruang Banmus gedung dewan.
Dari pertemuan itu disepakati, dalam waktu dekat, akan digelar rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Sumut dengan mengundang pihak Pemprov Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, perwakilan masyarakat dan instansi terkait lainnya, untuk mencari solusi penyelesaiannya. (A4/a)