Medan (SIB)- Gubsu H Gatot Pujo Nugroho mengatakan, penanggungjawab penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung adalah Pemkab Karo, sedangkan Pemprovsu dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mem-back up. “Minggu (2/2) malam Pemprovsu sudah melakukan rapat dengan langsung kepala BNPB Syamsul Maarif dan subtansinya, Syamsul Maarif mengingatkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan bencana ini tetap Pemkab Tanah Karo. Sedangkan posisi Pemprovsu dan BNPB hanya mem-back up,†kata Gubsu saat ditanya di lt 8 Kantor Gubsu, Senin (3/2/2014). Dia menuturkan, pasca adanya 15 korban erupsi Gunung Sinabung, Minggu malam dirinya langsung berkomunikasi dengan Mendagri, yang sebelumnya didahului Syamsul Maarif. “Mendagri meminta kepada Pemkab Tanah Karo terkait penyediaan lahan relokasi yang akan diberikan kepada sejumlah pengungsi erupsi Gunung Sinabung. “Bagaimana cara pengadaan lahan itu dan sebagainya, itu diserahkan Mendagri kepada Pemkab Tanah Karo. Namun titik lokasinya sudah ada, lahannya berkisar 15 hektar, dan masih jauh dari lokasi Gunung Sinabung,†paparnya.Dia juga menjelaskan, pasca peristiwa korban erupsi Gunung Sinabung tersebut BNPB tetap memberlakukan status awas empat. “Demikian juga rencana pemulangan terhadap 16 desa tetap akan dilakukan dan kini tinggal menunggu psikologis masyarakat pasca adanya 15 korban tewas erupsi Gunung Sinabung. Jadi lokasi 16 desa ini jaraknya masih jauh, atau di atas 5 Km. Laporan yang kita terima Minggu malam, dari para korban tewas itu hanya 1 orang pengungsi, 7 mahasiswa dari GMKI, dan sisanya relawan,†katanya. Dia mengatakan, rencana pemulangan itu masih dalam tahap sosialisasi dan pengamatan terus menerus. Tahap pertama, lanjutnya setelah PVMBG menyatakan bahwa radius 5 km sudah aman, maka kita akan memulangkan 16 desa dengan jumlah 4.639 KK sebanyak 13.828 jiwa.Pemulangan baru bisa dilaksanakan dengan catatan infrastruktur desa sudah siap. Misalnya jalanan sudah bersih bisa dilalui, aliran listrik PLN harus hidup. Jika kondisi terus membaik maka masuk tahap kedua, memulangkan warga dari radius 3 km. Makanya, kalau seandainya 16 desa ini dikembalikan ke desa masing-masing maka pemerintah juga harus memperhatikan lahan pertanian mereka baik, penyediaan bibit, benih dan alat-alat pertanian. Selain itu diberikan cash for work (padat karya) sebesar Rp.50.000 per hari, jaminan hidup dari Kemensos Rp. 6.000, termasuk orang yang tidak mengungsi contohnya orang yang membantu pembersihan dan perbaikan lahan perkebunan pengungsi. "Itu kalau benar-benar aman, kalau kita lihat dari hasil pemantauan di radius 5 KM pohon pisang dan talas masih tumbuh di bekas lahan yang terkena awan panas, hal ini membuktikan bahwa lahan tersebut masih bisa ditanami," kata Gubsu.Masalah bantuan, kata Gubsu, keluarga korban meninggal karena awan panas akan diberi santunan. Mereka akan menerima santunan dari BNPB Rp 5 juta, dari Pemprovsu Rp 3,5 juta dan dari Pemkab Karo Rp 2,5 juta. Sementara yang selamat akan menjalani perawatan sampai mereka benar-benar sembuh dengan biaya ditanggung pemerintah. "Korban wafat keluarganya akan memperoleh santunan dari pemerintah. Sementara yang luka-luka akan kita biaya sampai proses perawatannya selesai dan sehat kembali," kata Gubsu.Tim Sosialisasi RelokasiPemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) telah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi soal relokasi korban erupsi Gunung Sinabung. Sosialisasi diperkirakan berlangsung dua bulan. "Tim sudah dibentuk, sampai 6 tim untuk sosialisasi. Nanti ada tim alfa 1, alfa 2, dan seterusnya. Keanggotaan ada 10 orang, 6 dari TNI, 2 Polri, 2 dari Pemda. Sekarang sudah masuk ke jambur-jambur untuk memberi pemahaman sosialisasi, kalau semua sudah oke, kita akan relokasi. Waktu yang diberikan yang diberikan 2 bulan," ujar Sekretaris Pemprovsu Nurdin Lubis usai rapat dengan Kemenkumham, Poldasu, dan BPJS pada pembahasan BPJS di Kantor Gubsu, Senin (3/2).Dia mengatakan, setelah terjadi awan panas, pihaknya langsung mengadakan rapat di Kabanjahe yang diikuti Kepala BNPB bersama Gubsu yang berlangsung Minggu malam di posko nasional Kodim 0205 Tanah Karo. Menyangkut masalah relokasi, dia mengatakan tanah yang disediakan sudah ada dan telah disiapkan oleh bupati. "Sekarang sedang proses untuk sosialisasi kepada kurang lebih 1.000 jiwa yang berada dari tiga desa di radius 2 km yang memang harus direlokasi. Kita tinggal menunggu saja, kalau sudah oke semua langsung relokasi," jelasnya.Lokasinya, dikatakan Nurdin, berada di sekitar radius 7-8 km. Semula lahan yang direncanakan merupakan tanah kehutanan. Setelah itu, diputuskan tanah masyarakat yang nantinya dibeli oleh Pemkab Karo. "Semula di tanah kehutanan tidak jadi. Bangunan dibangun oleh kementerian PU. Tanahnya nanti dibeli oleh Pemkab Karo," ucapnya. Terkait penjagaan keamanan di sana, pihaknya telah memperbanyak pos-pos penjagaan dan spanduk-spanduk. Tetapi, tidak dipungkiri kalau ada saja masyarakat yang menggunakan jalan tikus untuk melihat lebih dekat. "Wah kalau berapa banyak jalan tikus, terlalu banyak dan tidak bisa dihitung. Tapi kita sudah memperketat penjagaan," ujarnya.(A16/d)