Jakarta (SIB)
Dugaan pelecehan mengemuka setelah muncul pengakuan finalis Miss Universe Indonesia 2023 difoto telanjang saat body checking. Pengacara korban menyebutkan ada 30 peserta yang mengalami dugaan pelecehan tersebut.
"Sebenarnya yang mengalami ada 30 orang. Tapi yang baru yang memberikan kuasa baru 7 orang, tapi berjalannya waktu terus bertambah," kata kuasa hukum korban, Mellisa Anggraini, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (9/8).
Mellisa mengatakan pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) untuk meminta perlindungan terhadap para korban.
"Ini setelah ini akan bertemu dengan Kementerian Perempuan untuk mereka menyampaikan apa yang mereka alami meminta perlindungan support dan sebagainya," katanya.
Usut Tuntas
Sementara itu, legislator perempuan dari fraksi NasDem. Eva Yuliana, meminta Polda Metro mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saya minta Polda Metro mengusut tuntas kasus ini, kasus dugaan pelecehan seksual yang kita belum tahu apakah ini dilakukan oleh oknum ataukah dilakukan secara resmi oleh lembaga penyelenggara," ujar Eva kepada wartawan, Selasa (8/8).
Eva menilai ajang seperti Miss Universe Indonesia seharusnya digunakan dengan baik dan menjunjung harkat martabat perempuan. Sebab menurutnya ajang ini nantinya menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia pada dunia.
"Ini ajang yang seharusnya digunakan dengan baik oleh penyelenggara atau lembaga penyelenggara pada penguatan atau menjunjung tinggi harkat martabat perempuan Indonesia, juga budaya Indonesia yang akan diceritakan atau menduniakan budaya Indonesia, harusnya lembaga ini menjaga harkat martabat perempuan-perempuan Indonesia," tuturnya.
"Tapi yang terjadi adalah menurut saya ini memalukan, saya kecewa sekali kalau memang benar dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh para kontestan ini sangat tidak patut dan mengecewakan," sambungnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu juga menyebut pemerintah perlu hadir dalam memastikan legalitas penyelenggaraan acara-acara serupa. Hal ini menurutnya diperlukan untuk memastikan acara dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Pemerintah harus hadir memastikan legalitas lembaga penyelenggara kontestasi semacam ini jangan sampai terjadi kembali penyelenggaraan semacam ini SOP-nya itu tidak resmi atau tidak sesuai aturan-aturan pemerintah," ujar Eva. (detikcom/r)