Kuching (SIB)
Jenderal Maruli Simanjuntak resmi dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Maruli bisa menjaga keutuhan saat Pemilu 2024.
"Saya kira, semua ya, KSAD tentu dalam rangka bersama-sama menjaga stabilitas. Keutuhan, jangan sampai Pemilu nanti ada gangguan-gangguan, supaya tugas-tugas keamanan di dalam negeri, fokusnya untuk Pemilu itu bisa terjamin ya," kata Ma'ruf di Kuching, Malaysia, Rabu (29/11).
Ma'ruf juga meminta Maruli menjaga netralitas TNI AD di Pemilu 2024. Dia tidak ingin ada anggapan TNI tidak netral di Pemilu.
"Karena itu, saya minta sekali lagi, netralitas keamanan ini harus dijaga, saya kira tugasnya itu, jangan sampai di mana-mana dianggap tidak netral sebab itu bisa ganggu situasi," ujar dia.
Dukung
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menilai Jenderal Maruli sudah memenuhi syarat sebagai KSAD.
"Itu kewenangan presiden. Menurut saya, syarat yang diperlukan untuk menjadi KSAD sudah dipenuhi oleh Pak Maruli dan beberapa jenderal lainnya," kata Mahfud di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11).
Mahfud mendukung Maruli sebagai KSAD. Dia mendorong Maruli bekerja secara baik dan profesional.
"Terus pilihan terakhir terhadap yang memenuhi syarat ya presiden karena presiden panglima tertingginya. Jadi kita dukung dan kita dorong agar Pak Maruli segera bekerja dengan baik dan profesional itu aja," ujarnya.
Prioritaskan
Wakil Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Amiruddin Al Rahab mengapresiasi pelantikan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Amiruddin memberikan catatan terkait penanganan kondisi di Papua.
"Mengapresiasi pelantikan KSAD baru. Namun memberi catatan, yang harus segera menjadi perhatian KSAD yaitu situasi di Papua," kata Amiruddin dalam keterangan yang diterima, Rabu (29/11).
Amiruddin mengatakan anggota TNI dan masyarakat kerap menjadi korban kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dia meminta Maruli melakukan evaluasi akan hal itu.
"Pertama adalah kerapnya anggota TNI dan masyarakat menjadi korban kelompok bersenjata di Papua. Untuk gejala itu, KSAD perlu melakukan evaluasi gelar anggota dan pola operasi di Papua dalam rangka mencegah atau meminimalkan jatuhnya korban," tutur dia.
Wakil Ketua Komnas HAM periode 2017-2022 itu juga meminta pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB. Dia berharap Maruli bekerja sama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk pembebasan.
"Kedua, KSAD perlu memprioritaskan pembebasan pilot Susi Air. Karena sudah 9 bulan disandera. Karena Panglima juga dari AD, tentu itu akan menjadi faktor yang akan mudah berkoordinasi," jelasnya. (Detikcom)