Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera mencabut seluruh izin hak penguasaan hutan (HPH) atau izin konsesi yang berada di kawasan Tapanuli maupun Danau Toba, guna menghindari terjadinya banjir bandang yang menerjang pemukiman penduduk.
"Menteri LHK kita tuntut segera mengevaluasi seluruh izin HPH dan izin konsesi di daerah Tapanuli maupun kawasan Danau Toba. Jangan biarkan daerah itu hancur diterjang banjir bandang," tegas Viktor Silaen kepada wartawan, Sabtu (2/12) di DPRD Sumut.
Penegasan itu disampaikannya menanggapi berita SIB (2/12) terkait terjadinya banjir bandang disertai longsor yang meratakan sebagian besar Desa Simangumpe Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
Akibat peristiwa itu, 1 orang ditemukan meninggal dunia atas nama Lian Lubis (19), warga Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, dan 11 orang dinyatakan hilang dan masih dalam tahap pencarian.
Selain menelan korban jiwa, banjir bandang dan longsor bebatuan berukuran besar bercampur lumpur itu juga merusak puluhan unit rumah warga, 1 unit rumah ibadah, 1 unit sekolah, 1 unit asrama hotel, makam, dan beberapa hektar lahan pertanian milik warga.
"Walaupun Kepala Dinas Kominfo Humbahas Franz Batara Siregar mengatakan, penyebab longsor diduga disebabkan liquifaksi tanah atau pergeseran tanah. Tapi perlu diteliti secara mendalam, sebab hal ini terjadi, awalnya diduga akibat penggundulan hutan," tegas Viktor.
Ditambahkan, apalagi sebelumnya juga telah terjadi banjir bandang yang menerjang kenegerian Sihotang (Desa Siparmahan, Dolokraja, Hariarapohan dan Desa Danpurtoba) Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, akibat penebangan hutan.
"Jadi kita menduga, penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Tapanuli, akibat dampak dari penebangan kayu atau penggundulan hutan, baik secara resmi maupun illegal, sehingga perlu segera ditelusuri secara mendalam dengan membentuk tim investigasi, demi menyelamatkan bumi Tapanuli dan kawasan Danau Toba," tegas Viktor.
Ia juga sangat menyesalkan, akibat keserakahan para pengusaha HPH maupun pelaku ilegal logging, masyarakat sudah jadi korban banjir bandang, sehingga kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus diusut secara tuntas penyebab banjir yang menghancurkan bumi Tapanuli.(**)