3 Jenderal Myanmar Dihukum Mati Usai Kota Penting Jatuh ke Pemberontak

* Hindari Wajib Militer, Ribuan Pemuda Antre Visa untuk Tinggalkan Myanmar
Redaksi - Selasa, 20 Februari 2024 09:27 WIB
(Foto : AFP/STR)
ANTRE VISA : Orang-orang antre di luar kedutaan besar Thailand, di Yangon, Jumat (16/2) untuk mendapatkan visa setelah pemerintah militer Myanmar mengatakan akan memberlakukan wajib militer. 
Naypyitaw (SIB)Junta Myanmar menjatuhkan hukuman mati terhadap tiga perwira militer berpangkat Brigadir Jenderal, yang menyerahkan diri bersama ratusan tentaranya dan membiarkan sebuah kota strategis di dekat perbatasan China jatuh ke tangan kelompok pemberontak etnis bulan lalu.Seperti dilansir AFP, Senin (19/2), hukuman mati itu diungkapkan oleh sejumlah sumber militer Myanmar kepada AFP pada awal pekan ini. Identitas para sumber dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.“Tiga brigadir jenderal, termasuk komandan kota Laukkai dijatuhi hukuman mati,” ungkap salah satu sumber militer itu kepada AFP.Ratusan tentara Myanmar menyerahkan diri di Laukkai, negara bagian Shan, kepada Aliansi Tiga Persaudaraan pada Januari lalu setelah pertempuran selama berbulan-bulan. Penyerahan diri itu membuat kota Laukkai, yang merupakan kota penting dekat perbatasan China, jatuh ke tangan kelompok pemberontak etnis.Penyerahan diri itu menjadi salah salah kerugian terbesar bagi militer Myanmar dalam beberapa dekade terakhir, dan memicu kritikan publik yang jarang terjadi terhadap junta Myanmar oleh para pendukungnya ketika junta berupaya menghancurkan oposisi terhadap kudeta tahun 2021 lalu.Usai menyerahkan diri, para perwira militer Myanmar dan tentaranya diperbolehkan meninggalkan kota tersebut.Dua sumber yang dihubungi oleh AFP tidak memberikan rincian soal kapan hukuman mati itu dijatuhkan oleh pengadilan junta Myanmar.Bulan lalu, juru bicara militer Myanmar mengonfirmasi kepada AFP bahwa ketiga brigadir jenderal itu berada dalam tahanan militer.Berdasarkan hukum militer Myanmar, meninggalkan jabatan tanpa izin bisa dihukum dengan hukuman mati. Belum ada komentar resmi dari juru bicara junta Myanmar terkait laporan ini.Hindari Wajib MiliterSementara itu, lebih dari 1.000 orang mengantre di luar Kedutaan Besar Thailand di Yangon Myanmar pada Jumat (16/2) waktu setempat untuk mendapatkan visa. Harapannya, dengan visa itu pemuda dan pemudi bisa meninggalkan Myanmar pasca-pengumuman wajib militer di negara tersebut.Dilansir dari Mothership, Minggu (18/2), wajib militer itu diberlakukan bagi semua laki-laki berusia 18-35 tahun dan perempuan berusia 18-27 tahun harus mengabdi hingga dua tahun. Sementara dokter spesialis seperti dokter berusia hingga 45 tahun harus mengabdi selama tiga tahun. Selain itu, layanan ini dapat diperpanjang hingga total lima tahun jika dalam keadaan darurat.Junta Myanmar mengumumkannya pada 10 Februari 2024. Sejak itu, Kedutaan Besar Thailand di Yangon dibanjiri oleh anak-anak muda yang mencari visa untuk keluar dari Myanmar. Dalam video yang diposting ke media sosial X, terlihat antrean panjang. Diperkirakan antrean tersebut mencapai 1.000-2.000 orang, lapor Yahoo.Bahkan, beberapa orang juga mengaku tidur di mobil atau di hotel terdekat hanya agar mereka bisa mengantre semalaman. Kedutaan besar tersebut mengatakan akan mengeluarkan 400 tiket bernomor setiap hari untuk mengatur antrean. Seorang remaja berusia 22 tahun mengatakan bahwa dia hanya ingin melarikan diri dari negara tersebut.Tiga tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta, junta militer berjuang menghancurkan oposisi bersenjata yang meluas terhadap pemerintahannya. Dalam beberapa minggu terakhir, Myanmar telah kehilangan wilayah dan kendali atas rute perdagangan yang menguntungkan China karena aliansi kelompok etnis minoritas bersenjata.Awal bulan ini junta militer Myanmar mengatakan akan menerapkan undang-undang yang mengizinkan mereka memanggil semua pria berusia 18-35 tahun dan wanita berusia 18-27 tahun untuk bertugas di militer setidaknya selama dua tahun. Undang-undang tersebut diberlakukan oleh junta sebelumnya tetapi tidak pernah digunakan, dan masih belum jelas bagaimana undang-undang tersebut akan ditegakkan.Namun tidak ada rincian yang diberikan tentang bagaimana mereka yang dipanggil diharapkan untuk bertugas. Meski demikian banyak anak muda tidak mau menunggu dan mencari tahu.2 TewasSementara itu, laporan media lokal menunjukkan ratusan orang mengantre di luar kantor paspor di Mandalay. Dampak antrean tersebut, dua wanita berusia 52 dan 39 tahun tewas akibat berdesakan saat mengantre di luar kantor paspor di Myanmar, Senin (19/2).Diketahui, ratusan orang mengantre di kantor paspor di kota Mandalay. Tujuan mereka datang mencari paspor agar bisa segera meninggalkan Myanmar untuk menghindari undang-undang wajib militer.“Ada selokan di dekat kerumunan. Mereka terjatuh ke dalam selokan dan meninggal karena kekurangan oksigen,” kata petugas penyelamat yang enggan disebutkan namanya, seperti dilansir dari AFP, Senin (19/2). Korban lainnya juga seorang wanita yang mengalami luka ringan. Menurut petugas, ketiga korban itu tidak membawa nomor antrian.Sekira 13 juta orang akan memenuhi syarat untuk dipanggil wajib militer, kata juru bicara junta Myanmar pekan lalu, meskipun militer hanya memiliki kapasitas untuk melatih 50.000 orang per tahun. Junta sebelumnya mengatakan pihaknya mengambil tindakan tersebut untuk mempersenjatai milisi pro-militer saat memerangi lawannya di seluruh negeri. Baik itu Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) anti-kudeta dan kelompok bersenjata etnis minoritas yang sudah lama ada. (**)


Tag:

Berita Terkait

Headlines

Thailand Diguncang Serangan Mematikan, 5 Orang Tewas

Headlines

Presiden Korsel Didakwa Pimpin Pemberontakan

Headlines

Eks Menhan Korsel Dilaporkan Berusaha Bunuh Diri Sebelum Penangkapan

Headlines

Kelompok Pemberontak Kuasai Damaskus, Presiden Assad Kabur

Headlines

Presiden Korsel, Petinggi Militer dan Polisi Diselidiki atas Dugaan Pemberontakan

Headlines

Kelompok Ultra Ortodoks Israel Tolak Perubahan Usia Wamil