Jakarta (SIB)Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat tingkat menteri terkait gagal panen akibat banjir pada 2023. Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut akan melanjutkan penyaluran bantuan senilai Rp 8 juta per hektare untuk petani yang mengalami gagal panen akibat banjir.“Sesuai dengan arahan presiden, pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak gagal panen ini yaitu semacam bantuan untuk kerugian yaitu Rp 8 juta per hektare secara kelompok dan sudah disalurkan dan sekarang ini kami memutuskan karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada petani,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (19/2).Dalam pertemuan itu, Muhadjir didampingi Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan jajarannya. Muhadjir mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp 200 miliar untuk bantuan tersebut.“Maka tadi telah memutuskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan kepada mereka yang terdampak. Tadi sudah disepakati, nanti pemerintah melalui BNPB akan disediakan dana Rp 200 miliar lebih,” ucap Muhadjir.Muhadjir menjelaskan, sepanjang 2023, banjir telah mengakibatkan para petani gagal panen di 5.469 hektare tanah pertanian di 20 provinsi.Sementara itu, pada 2024, pihaknya akan mengalihkan dana bantuan kepada pertanian yang terdampak kekeringan dan hama.“Adapun untuk tahun 2024, nanti bantuan dana untuk gagal panen ini akan kita alihkan kepada perusahaan asuransi, PT Jasindo, atas rekomendasi dari bapak menteri pertanian. Hanya coverage-nya diperluas menjadi 1 juta hektare.“Dan tidak hanya sebatas usul karena banjir, tapi juga karena kekeringan dan hama. Preminya Rp 10 juta per hektare, yang diusulkan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan kesiapan fiskal kita,” pungkasnya. (**)