Medan (harianSIB.com) Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen mengusulkan ke Panitia Besar (PB) Pekan Olah Raga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut untuk menunda pelaksanaan PON XXI di Sumut, mengingat kondisi keuangan daerah yang kurang memadai.
Disebutkan, pelaksaan PON di Sumut akan "menguras" dana APBD TA 2024 sebesar Rp1,197 triliun.
Selain itu, tambah anggota dewan Dapil Tapanuli ini, pelaksanaanya juga kurang tepat di saat situasi politik saat ini, karena bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Pilgub Sumut dan Pilkada kabupaten/kota yang digelar serentak.
"PON XXI Sumut- Aceh ini dilaksanakan pada 18-20 September, bersamaan dengan masa kampanye pilkada. Kita kuatir tidak akan ada yang menonton. Alangkah baiknya pelaksanaannya ditunda ke tahun berikutnya demi suksesnya pekan olah raga ini," kata Viktor Silaen kepada wartawan, Rabu (15/5/2024), di DPRD Sumut.
Selain waktunya bersamaan dengan pelaksanaan pilkada, ujar politisi Partai Golkar Sumut ini, juga terkait dengan kondisi keuangan daerah saat ini yang mengalami defisit sebesar Rp500 miliar, sehingga tidak pantas lagi dibebani anggaran PON sebesar Rp1,197 triliun.
"Jika kita lihat situasi saat ini, sangat tidak memungkinkan dipaksakan pelaksanaanya tahun ini, ditambah sarana pendukung infrastruktur kawasan Sumut Sport Center di Desa Sena, baik jalan, parkir pelataran, pengadaan lampu Stadion Madya Atletik, pengaspalan jalan kawasan Sport Center Dispora Sumut belum siap secara maksimal," tandas Viktor.
Selain itu, tambah Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini, kegiatan PON ini juga manfaatnya tidak terlalu signifikan bagi Sumut, jika dibandingkan dengan anggaran yang sudah terkuras habis untuk persiapannya.
Anggota Komisi E Dr Jonius Taripar P (JTP) Hutabarat menambahkan, pelaksanaan PON XXI menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan anggota dewan. Sebagian setuju ditunda atau diundur dan sebagian juga ada yang setuju dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan demi menjaga nama baik Sumatera Utara.
Dr JTP Hutabarat (Foto: Dok/Firdaus)
"Kita di Badan Anggaran (Banggar) juga sangat kritis membahas pelaksanaan PON XXI ini, karena menyangkut pengalokasian anggaran, sebab keuangan kita saat ini kurang memadai. Namun, ada juga yang berpendapat jika PON ditunda Rp800 miliar dana APBD bisa dialihkan ke pos lain yang sangat dibutuhkan," ujar JTP Hutabarat.
Berkaitan dengan itu, politisi Partai Perindo Sumut ini menyarankan, jika Sumut belum siap melaksanakan PON XXI sebaiknya diundur ke tahun depan, jangan dipaksakan. Sebab kalau dipaksakan, hasilnya juga bisa tidak maksimal.
Optimis Menanggapi usulan penundaan PON XXI tersebut, Sekretaris Dispora Sumut Ismail menegaskan, pihaknya sangat optimis pelaksanaan PON XXI akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Sebab, olah raga ini merupakan investasi bagi Sumut.
"Sejak 2019 hingga 2024 ini kita sudah fokus untuk persiapan PON XXI. Memang ada sejumlah kendala yang dihadapi terkait ketersediaan APBD Sumut sangat terbatas, mengingat kebutuhan alokasi anggaran di tahun 2024 sebagian besar untuk penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pilkada," ujar Ismail dalam paparannya di DPRD Sumut.
Solusinya, ujar Ismail, dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN, meliputi pembangunan venue dan pembiayaan penyelenggaraan PON XXI di wilayah Sumut.(**)