Tel Aviv (harianSIB.com)Faksi
Fatah dan
Hamas berdamai dan membentuk pembentukan pemerintahan rekonsiliasi atas Jalur Gaza usai perang berakhir nantinya.
Kesepakatan itu disambut Israel dengan kemarahan. Israel menegaskan hal itu tidak akan terwujud karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan.Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, yang juga mengkritik Presiden Palestina, Mahmoud Abbas -- yang berasal dari Fatah, yang disebutnya "merangkul para pembunuh dan pemerkosa dari Hamas".
"Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian di China untuk kekuasaan bersama atas Gaza setelah perang. Bukannya menolak terorisme, Mahmoud Abbas malah merangkul para pembunuh dan pemerkosa Hamas, mengungkapkan wajah aslinya," sebut Katz dalam pernyataan via media sosial X dan dilansir Detikcom, Selasa (23/7/2024).
"Pada kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan, dan Abbas akan melihat dari jauh," tegasnya.
Hamas sebelumnya mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan di Beijing, China dengan organisasi-organisasi Palestina lainnya, termasuk saingannya Fatah untuk bekerja sama demi "persatuan nasional".
Menlu China Wang Yi, yang menjadi tuan rumah bagi para pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, utusan Fatah Mahmud al-Aloul dan utusan dari 12 kelompok Palestina lainnya, mengatakan mereka telah sepakat untuk membentuk "pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara" untuk memerintah Gaza pascaperang.
"Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional. Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukannya," kata Abu Marzuk setelah bertemu Wang dan utusan lainnya.
Pengumuman tersebut muncul setelah sembilan bulan perang berkecamuk di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 39.000 orang, sebagian besar adalah warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.
Pertempuran yang tiada henti telah menjerumuskan Jalur Gaza ke dalam krisis kemanusiaan yang parah. (*)