Jakarta (harianSIB.com)Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menutup kebocoran negara. Salah satunya dari sisi pajak, sebab ada potensi Rp300 triliun yang luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih," ungkap Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta dikutip dari CNBCIndonesia.com, Selasa (8/10/2024)
Hashim tidak menyebut sosok pengusaha nakal tersebut secara spesifik, akan tetapi dipastikan bukan bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
"Saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," jelasnya.
Menurut Hashim, hal ini akan mendorong penerimaan negara lebih besar dari posisi sekarang. "Jadi ktia tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22% hendaknya kita turun dari 20%, kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama," paparnya.
"Ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha cemas, jadi tidak ada kenaikan tarif pajak," tegas Hashim.
Meski begitu, Hashim menekankan bahwa kebijakan itu ada tapinya, yakni para pengusaha tidak lagi boleh ada yang mengemplang atau tidak mau membayar pajak pada masa pemerintahan Prabowo lima tahun mendatang. (*)