Seoul (harianSIB.com)Oposisi utama Korea Selatan (Korsel), Partai Demokrat, menilai permintaan maaf yang disampaikan Presiden
Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer pekan ini sangat mengecewakan.
Ditegaskan oposisi bahwa tidak ada opsi lain untuk Yoon selain mengundurkan diri atau dimakzulkan.
"Tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi ini selain pengunduran diri presiden dengan segera atau kepergian awal melalui pemakzulan," cetus Ketua Partai Demokrat, Lee Jae Myung, yang merupakan pemimpin oposisi Korsel dalam konferensi pers terbaru, dilansir kantor berita Yonhap, Sabtu (7/12/2024) dan dikutip dari detikcom.
Pernyataan Lee ini disampaikan setelah Yoon menyampaikan pidato pertamanya usai penetapan darurat militer secara singkat pada Selasa (3/12) malam.
Dalam pidatonya, Yoon meminta maaf kepada rakyat atas darurat militer tersebut, namun dia tidak mengumumkan pengunduran dirinya yang diharapkan banyak pihak.
"Deklarasi darurat militer itu muncul dari urgensi saya sebagai presiden. Namun, dalam prosesnya, saya menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan untuk masyarakat. Saya dengan tulus meminta maaf kepada warga yang sangat menderita," kata Yoon dalam pidatonya pada Sabtu (7/12).
Lee, dalam pernyataannya, menyebut pernyataan yang disampaikan Yoon pada Sabtu (7/12) pagi "benar-benar di luar ekspektasi masyarakat" dan "semakin meningkatkan rasa pengkhianatan dan kemarahan di kalangan publik".
Yoon mengejutkan rakyat Korsel saat menetapkan darurat militer, pada Selasa (3/12) malam, atas dasar menjaga negara tersebut dari ancaman "kekuatan komunis Korea Utara (Korut)" dan menghilangkan "elemen anti-negara". Itu menjadi darurat militer pertama di Korsel sejak tahun 1980-an silam.
Penetapan darurat militer itu menangguhkan pemerintah sipil, dengan ratusan tentara sempat dikerahkan dan mengepung gedung parlemen, atau Majelis Nasional.
Namun mayoritas anggota parlemen Korsel, yang dikuasai oposisi, berhasil menggelar voting untuk menolak darurat militer tersebut dan mendesak Yoon untuk mencabutnya. Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam setelah Yoon mengumumkan pencabutannya pada Rabu (4/12) dini hari. (*)