Medan (harianSIB.com)Sejumlah
pejabat di Kabupaten
Mandailing Natal (Madina) dipanggil
Kejati Sumut untuk diperiksa, terkait informasi dugaan penyimpangan Penanganan
Stunting Tahun Anggaran (TA) 2022 dan TA 2023 di Kabupaten
Madina.
Informasi yang diperoleh, dari beberapa pejabat yang dipanggil antara lain, Wakil Bupati Madina, kadis dan Kabid/PPK di Pemkab Madina, untuk datang dan dimintai klarifikasi soal stunting, Selasa (17/12) kemarin
Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut Adre W Ginting SH MH, yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/12/2024), membenarkan adanya pemanggilan beberapa pejabat di Pemkab Madina untuk kepentingan klarifikasi, belum pemeriksaan.
Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut, pemanggilan untuk klarifikasi itu dilakukan sehubungan adanya informasi masyarakat terkait dugaan penyimpangan penanganan stunting di Madina.
"Setelah saya cek, sesuai informasi dari tim Kejati Sumut, benar wakil bupati dan PPK dipanggil untuk klarifikasi terkait Penanganan Stunting TA 2022 dan TA 2023 di Madina," sebut Adre W Ginting lewat pesan singkatnya.
Disampaikan, pemanggilan untuk klarifikasi, bertujuan untuk pengembangan informasi kepada pihak terkait lainnya.
Ditanya berapa pastinya jumlah yang dipanggil serta apa saja hasil dari klarifikasi, Kasi Penkum Kejati Sumut belum memberikan komentar. Ia hanya mengatakan, jika ada perkembangan informasi terkait dugaan kasus tersebut nanti akan disampaikan.
"Nanti kita konfirmasi ke bidang terkait. Apabila ada informasi dari tim bidang terkait akan kita sampaikan," ujarnya.(**)