Jakarta(harianSIB.com)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyoroti banyaknya data pertanahan yang tak sesuai. Temuan ini seiring dengan persiapan untuk mencapai target swasembada pangan dan energi.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Presiden Prabowo Subianto sudah mengamanatkan total Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus mencakup 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS).
Dalam RTRW provinsi, Nusron mengatakan, ada 14 provinsi yang tidak mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Meski demikian, anehnya tertulis bahwa estimasi RTRW dari 24 provinsi sisanya yang mencantumkan KP2B sudah 94% dari total LBS.
"Tapi aneh bin ajaib, ketika diturunkan menjadi RTRW kabupaten/kota, ada 314 kabupaten/kota yang tidak sinkron dalam RTRW nya tidak mencantumkan KP2B," kata Nusron dalam sambutannya di acara Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).
Baca Juga: Mahasiswa Demo Peringati 1 Tahun Prabowo-Gibran di Jakpus, Bawa 8 Tuntutan Akibatnya, agregat KP2B secara nasional berbasis RTRW Kabupaten/Kota hanya 57%. Angka ini sangat jauh dari data estimasi awal yang jauh lebih besar.
"Jauh banget, ini dosa siapa? Ini pasti kalau kemudian terjadi alih fungsi lahan banyak sekali, dosa siapa? Dosa itu tadi RTRW dan RDTR-nya kenapa tidak mencantumkan itu. Yang membuat siapa? Para ahli perencana, karena niatnya dari awal sudah salah," ujarnya.