Jakarta(harianSIB.com)
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, mengingatkan adanya potensi praktik jual-beli perkara dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru berlaku. Risiko tersebut dinilai dapat muncul apabila aparat penegak hukum tidak menjalankan aturan secara hati-hati, berintegritas, dan akuntabel.
Peringatan itu disampaikan Mahfud seiring diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru yang membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana nasional. Dua ketentuan penting yang menjadi sorotannya adalah penguatan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) serta pengaturan plea bargaining atau pengakuan bersalah.
"Di situ ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah kita agar berhati-hati memulainya, yaitu restorative justice dan plea bargaining," ujar Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, @Mahfud MD Official, dikutip dari Kompas.com).
Mahfud menjelaskan, keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan perdamaian tanpa harus berujung pada persidangan. Karena dapat diterapkan di berbagai tingkat penegakan hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.
Baca Juga: KUHP Baru Berlaku, Demonstran Tak Otomatis Dipidana: Ini Penjelasan Ahli Hukum Selain itu, ia juga menyoroti penerapan plea bargaining, yakni mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pengakuan bersalah oleh tersangka atau terdakwa. Dalam skema ini, pengakuan bersalah dilakukan di hadapan jaksa atau hakim, kemudian disahkan oleh hakim melalui kesepakatan tertentu.
Menurut Mahfud, kedua mekanisme tersebut sejatinya bertujuan mempercepat proses peradilan dan mengurangi penumpukan perkara. Namun, tanpa integritas aparat penegak hukum, celah penyalahgunaan tetap terbuka.