T Karo (SIB)- Para guru dan anggota DPRD Karo mengecam pemotongan dana bantuan Gubsu untuk guru. Menurut mereka pemotongan tersebut harus diusut tuntas. Mereka juga mempertanyakan apa alasan pemotongan yang seyogianya Rp720.000/tahun/guru namun hanya menerima Rp494.000/bulan; belum termasuk potongan pajak disebut sebesar Rp24.700/bulan.“Hak para guru dan guru honor yang telah ditetapkan menerima bantuan Gubsu hendaknyalah disalurkan kepada yang bersangkutan tanpa ada pemotongan kata anggota DPRD Karo Aceh Silalahi dan Masdin DT Ginting kepada SIB, Selasa (11/2) di Kabanjahe.Kadisdik Sumut Drs M Zein MSi yang menangani bantuan Gubsu untuk para guru di Sumut Rp60.000/bulan/guru tahun 2013 yang dikonfirmasi SIB, Senin (10/2) di Medan, mengaku prihatin dengan informasi adanya pemotongan bantuan Gubsu untuk para guru di Tanah Karo. Pihaknya juga prihatin ada sejumlah SD tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Gubsu karena alasan tidak terdata di Bagian Keuangan di Dinas Pendidikan Tanah Karo.“Bantuan Gubsu untuk para guru di kabupaten/kota di Sumut dilarang dipotong dan jika ada oknum pegawai atau pejabat Dinas Pendidikan kabupaten/kota terbukti memotong sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diusut,†tegas Zein.Guru di Karo menurut Aceh Silalahi berjumlah 3200 guru, belum termasuk guru honor dan guru yang telah lulus sertifikasi. Dengan demikian diduga telah terjadi penyelewengan bantuan Gubsu Rp 802.240.000.“Karena itu, pihak penegak hukum, Kapoldasu atau pun Kejatisu diharapkan mengusut dugaan penyelewengan ini sampai tuntas. Masyarakat Tanah Karo saat ini dalam keadaan berduka dan menderita, jangan jadikan momen bantuan Gubsu ajang korupsi,†ujar Masdin menambahkan.Sebelumnya juga diakui Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tigapanah, Zainuddin Siregar didampingi bendahara, Mariamin Br Bukit saat dikonfirmasi SIB, Senin (3/2) bahwa, selain menyoroti pemotongan itu pihaknya juga mengeluh atas tidak terdaftarnya 49 guru di 5 SD di Kecamatan Tigapanah sebagai penerima bantuan Gubsu tahun 2013 karena alasan Bagian Keuangan Dinas Pemkab Karo tidak ada menerima data dari pihak UPT Tigapanah.Kadis Diknas Karo Sastra Tarigan yang dikonfirmasi SIB di ruang kerjanya, Senin (3/2) soal dugaan pemotongan bantuan Gubsu tersebut, membantah keras. Katanya, pihaknya sudah membagikan kepada semua guru tanpa terkecuali. Sejumlah 49 guru di 5 SD yang tidak terdaftar itu, Sastra Tarigan tidak berkomentar panjang.“Besok saja bapak datang ke kantor, jumpai Ibu Kartini, Bagian Keuangan,†ujar Tarigan.Sementara itu, sejumlah Ibu guru kepada SIB, Selasa (11/2) di Kabanjahe mengaku bernama Nd Liasna Br Purba, Nd Darmin Surbakti, Nd Sugianto Ginting, prihatin atas pemotongan bantuan Gubsu kepada para guru di Tanah Karo. “Masyarakat Tanah Karo saat ini lagi menderita dan bersedih serta berlinang air mata serta banyak yang stres, kenapa penyelewengan tetap terjadi. Tidak adakah upaya kita merenungkan diri, apa yang terbaik kita lakukan sehingga bencana ini segera berakhir. Justru sebaliknya, tindakan tidak terpuji terus terjadi,†ujar Nd Liasna Br Purba mengecam. (BR2/x)