Jakarta (SIB)- Konflik internal di Komisi IX DPR menyeruak. 2 Pimpinan Komisi IX DPR digugat anggota yang tak senang dengan kepemimpinannya.Mereka yang digugat adalah Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) dan Soepriyatno (Soepri). Anggota Komisi IX yang memperkarakan kepemimpinan keduanya adalah anggota Komisi IX Poempida Hidayatullah.Poempida merasa kedua pimpinannya kerap bersikap sewenang-wenang dalam memimpin komisi. Dia menyebut Noriyu dan Soepri kerap tak hadir dalam rapat yang tak penting bagi mereka dan menunda menandatangani keputusan rapat.Noriyu tak tinggal diam. Bersama Soepri dia menggelar konferensi pers untuk menepis semua serangan Poempida."Menyerang nggak berpola ini pembunuhan karakter. Dia bilang boikot, tapi kenapa anggota fraksi Golkar ada yang datang ke rapat. Dia boikot apa malas ikut rapat," kata politikus Partai Demokrat ini kepada wartawan di ruang tunggu Komisi IX Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2014).Soepri yang juga merasa dituding oleh Poempida ikut bereaksi. Politikus Gerindra ini menilai serangan Poempida bernuansa politis."Kan sekarang pemilu, tahu sendiri lah," ujarnya. Tampil CantikWakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf menggelar jumpa pers menanggapi isu boikot Komisi IX yang digulirkan anggota Komisi IX Poempida Hidayatullah. Noriyu, sapaan Nova, tetap tampil keren seperti biasa meski berang dengan Poempida.Noriyu mengenakan kardigan panjang warna abu-abu cerah yang menutupi tanktop putih saat menemui wartawan di ruang tamu komisi IX DPR, Senayan, Jakarta. Celana skinny dan boots hitam mengkilat setinggu atas mata kaki juga menambag atraktif penampilannya."Mau konser mbak?" canda wartawan."Haha," Noriyu tersenyum santai menanggapi.Tak lama berselang, Wakil Ketua Komisi IX Supriyatno dipanggil oleh Noriyu, dan duduk di sebelah Noriyu. Mereka berdua lantas memaparkan soal isu boikot tersebut."Kalau kami diboikot, yang memboikot harus belajar dulu soal UU MD 3!" ucap Noriyu. Pembunuhan Karakter!Nova Riyanti Yusuf menilai aksi pengguliran isu boikot oleh anggotanya, Poempida Hidayatullah, sebagai pembunuhan karakter terhadap dirinya dan Wakil Ketua Komisi IX yang lain, Supriyatno. Mereka berdua meminta Poempida menjelaskan lebih lanjut soal sikap boikotnya."Ini character assasination, alias pembunuhan karakter. Ini menyangkut kredibilitas kita sebagai pimpinan. Harus dijelaskan dulu dong (oleh Poempida)," kata Noriyu.Noriyu menyebut isu yang digulirkan Poempida seperti bola liar yang menggelinding ke mana-mana. Ini dapat dilihat, menurut Noriyu, lewat aksi Poempida menyurati kepada kementerian mitra Komisi IX meminta kejelasan soal hasil rapat kerja yang dan persetujuan pimpinan Komisi kesehatan dan ketenagakerjaan ini."Jangan-jangan Fraksi Golkar (yang menaungi Poempida) juga lagi panas dingin nih. Soalnya, ini belum jelas apakah sikap Poempida ini persetjuan Golkar atau Poempida sendiri?" kata Noriyu.Noriyu menjelaskan, pada rapat soal RUU Kesehatan Jiwa kemarin, sejumlah anggota Fraksi Golkar hadir. Noriyu curiga, jangan-jangan aksi Poempida merupakan aksi individu dia sendiri."Ketua Komisi IX Ibu Ribka Tjiptaning menyatakan tidak ada pemboikotan," kata Noriyu.Poempida juga keberatan dengan penandatanganan anggaran dana optimalisasi dan aspirasi daerah Kementerian Kesehatan dan Kemenakertrans yang menjadi mitra Komisi IX. Anggaran tersebut terganggu pengesahannya lantaran Noriyu dan Supriyatno selaku pimpinan Komisi IX tak langsung menyetujui."Saya tanda tangan, tapi ada keterangan dalam tanda tangan saya (pada hasil raker dengan Kemenkes soal dana optimalisasi), saya menunggu audit BPKP. Partai saya sudah banyak kena masalah, masa saya nggak boleh hati-hati? Karena tahu-tahun sebelumnya banyak bancakan di sini (dana optimalisasi). Saya cuma nunggu hasil audit BPKP saja," tutur Noriyu.Lain halnya dengan Noriyu, Supriyatno bahkan belum menandatangani pengajuan anggaran dari Kemenakertrans. Soalnya, Supriyatno memilih menunggu audit dari BPKP dulu."Saya juga dapat warning dari partai saya juga agar saya harus hati-hati. Saya di anggaran Kemenakertrans belum teken, karena menunggu audit BPKP," ujar Supriyatno. (detikcom/d)