Jakarta (SIB)- Partai Gerindra punya berkas resmi perjanjian Mega-Prabowo di tahun 2009 silam. Kala itu Mega berjanji mendukung Prabowo di Pilpres 2014, Gerindra pun akan menagih janji itu."Nanti pada saat yang tepat akan kami bicarakan," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo saat berkunjung ke redaksi Trans TV, Jl. Kapten P. Tendean no 12-14A, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).Perjanjian tersebut dibuat di Batu Tulis, Bogor, pada 15 Mei 2009. Isi perjanjian itu jelas Mega berjanji mendukung Prabowo. Mega dan Prabowo membubuhkan tandatangan di selembar kertas putih.Pertemuan tersebut dihadiri semua petinggi PDIP dan Gerindra seperti Mega sendiri, Puan Maharani, Pramono Anung, Prabowo didampingi Fadli Zon, Martin Hutabarat, Hashim Djojohadikusumo, dan lainnya."Ada di atas materai kok," kata Hashim sembari tersenyum.Namun Hashim menolak mengungkap kapan perjanjian itu akan diungkap. Hashim juga menolak bicara siapa pasangan Prabowo setelah janji itu diungkit."Itu rahasia partai," kata politisi yang menjadi Ketua Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan Jakarta ini. TantangGerindra kerap mengklaim memegang bukti janji PDIP untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun sangsi soal eksistensi perjanjian itu dan menantang Gerindra untuk membukanya ke publik."Kalau memang ada perjanjian, silakan disampaikan resmi kepada publik, atau lewat tingkat DPP partai. Supaya tidak membingungkan kader Gerindra dan PDIP," kata Komarudin saat berbincang, Kamis (13/2).Komarudin mengatakan soal perjanjian itu? tak pernah dibahas di rapat-rapat PDIP. Dia mengakui tak tahu pasti isi perjanjian, namun pria yang juga Ketua Satgas Cakra Buana PDIP yakin tak akan ada kesepakatan partainya akan mendukung Prabowo."Saya kira tidak ada itu, karena akan bertentangan dengan aturan di partai, bertentangan dengan AD ART. Setiap partai pasti berjuang karena punya visi misi sendiri dan PDIP ada ideologi, kita tidak mungkin dukung mendukung kucing dalam karung," ujar pria asal Papua ini.Jadi, Komarudin menambahkan, jika memang Gerindra ngotot mengklaim adanya perjanjian itu, maka dipersilakan mengungkap ke publik. Jangan terus melempar isu yang membuat masyarakat bingung."Rakyat ini sudah bingung dengan tingkat para politisinya, jangan dibuat tambah bingung," pungkasnya. (detikcom/c)