Pekanbaru (SIB)- Mendagri Gamawan Fauzi menyindir sikap para bupati dan wali kota yang selama ini merasa menjadi raja kecil. Mereka tak mau lagi koordinasi dengan gubernur."Sekarang ini, desentralisasi otonomi daerah disalahartikan para bupati dan wali kota karena merasa dipilih rakyat. Merasa menjadi raja kecil di daerahnya. Sehingga timbul rasa ego tidak perlu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan gubernur," kata Gamawan dalam pidatonya di pelantikan Gubernur dan Wagub Riau, Annas Maamun - Andy Rachman, di Gedung Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Rabu (19/2/2014).Menurut Gamawan, para bupati dan walikota selama ini sulit diundang rapat koordinasi oleh gubernur. Bupati dan wali kota yang demikian dianggap pemimpin yang tidak tahu UU dan peraturan yang ada. Sebab, kata Gamawan, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Gubernur memiliki fungsi dan tugas sebagai koordinator para wali kota dan bupati. Tapi faktanya, selama ini banyak wali kota dan bupati yang menolak saat diundang rapat."Bupati dan wali kota merasa sudah menjadi raja kecil di daerahnya sehingga kadang menolak diajak rapat dengan gubernur. Itulah kepala daerah yang sebenarnya tak tahu aturan," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat ini."Wali kota dan bupati yang seperti itu banyak di luar Riau sana. Kalau di Riau ini saya yakinlah, tidak ada bupati atau wali kota seperti itu," sindir Gamawan yang disambut tepuk tangan.Menurut Gamawan, fungsi dan tugas gubernur juga sebagai pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota. Juga melakukan koordinasi antarkabupaten dan kota untuk menyelesaikan sengketa tapal batas."Jadi dengan fungsinya tersebut, mestinya para bupati dan wali kota harus hadir saat diundang rapat. Yang tidak mau, ya itulah raja kecil tadi yang tak tahu aturan," tegas Gamawan. (detikcom/q)