Ketua Komisi A DPRDSU Minta Permasalahan Over Kapasitas Napi Jadi Atensi Pemerintah Pusat

- Selasa, 19 April 2016 20:00 WIB
Medan (SIB)-  Penghuni Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berstatus over kapasitas bukan hanya terjadi di Sumut, tapi sudah terjadi di seluruh Indonesia. "Kami baru melakukan kunjungan ke Lapas dan Rutan di Surabaya masalahnya sama dengan di Sumut," kata Ketua Komisi A DPRD Sumut kepada SIB di Medan, Jumat (1/4) lalu menanggapi penghuni Lapas dan Rutan di Sumut berstatus over kapasitas bahkan terbesar di Indonesia. Dengan terjadinya over kapasitas narapidana (napi) sekarang ini bukan hal yang baru dibicarakan. "Kita berharap pak Yasonna Hamonangan Laoly segera mencari solusi dan atensinya mengatasi over kapasitas di Indonesia, sehingga hak-hak napi yang berada di Lapas dan Rutan terpenuhi," harapnya. Menurutnya, penambahan Lapas dan Rutan di Sumut sudah mulai ada penambahan, seperti di daerah Humbang Hasundutan (Humbahas).Menunggu Lapas dan Rutan yang baru akan dibangun pemerintah pusat, ada baiknya jumlah napi yang sudah over kapasitas, sebagian dipindahkan ke daerah yang jumlahnya tidak over, supaya rasio antara kamar dan jumlah napinya bisa terkontrol. Permasalahan ini, kata Sarma, Komisi A DPRDSU tahun lalu sudah membicarakan langsung dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly. "Kita sudah sampaikan ke pak Yasonna soal Lapas dan Rutan di Sumut jumlah napi over kapasitas, fasilitas, dan penjagaan yang sangat minim," jelasnya. Dari apa yang disampaikan tersebut, kata politisi PDI Perjuangan Sumut ini, semuanya kan melalui kebijakan dan anggaran pemerintah pusat. "Walaupun di tengah keterbatasan anggaran harus menjadi pusat perhatian pemerintah pusat khususnya Menkum dan HAM," tuturnya. Untuk pembangunan Lapas dan Rutan yang baru menurut Kemenkum dan HAM, kata Sarma, akan dibangun secara bertahap. "Kita juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumut ikut memperhatikan over kapasitas napi ini, seperti memberikan lokasi tanah yang luas secara hibah agar pembangunan Lapas dan Rutan segera terealisasi," ungkapnya. Berita sebelumnya, penghuni Lapas dan Rutan di Sumut berstatus over kapasitas dengan jumlah warga binaan menembus 22 ribu orang. Angka itu menjadikan Sumut sebagai provinsi yang memiliki jumlah warga binaan/narapidana terbanyak di Indonesia. "Jumlah warga binaan kita, sudah diatas 22 ribu orang. Kita paling tinggi di Indonesia dengan jumlah paling terbanyak. Jumlah itu tidak sesuai dengan jumlah petugas sipir yang ada," kata Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Jhosep Sembiring kepada wartawan, Kamis (31/3) sembari menambahkan kondisi Lapas dan Rutan sangat memprihatinkan. (A18/y)


Tag:

Berita Terkait

Hukum

Sampoerna Academy Gelar STEAM Expo 2026 Tampilkan Berbagai Proyek Inovatif

Hukum

Susul Bos BEI, Mahendra Siregar dan Inarno Djajadi Mundur dari Jabatannya di OJK

Hukum

Ibu Hamil Asal Nias Diduga Ditolak Terbang, Rujukan Operasi ke Medan Gagal

Hukum

Solidaritas Disabilitas Datangi Polres Pematangsiantar, Tuntut Keadilan untuk Septiano

Hukum

IHSG Menguat Usai Dirut BEI Mundur, Emas Masih Prospektif

Hukum

Petinggi OJK Mahendra Siregar dan Dua Rekannya Mundur Usai IHSG Anjlok