Medan (SIB)
Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Medan Dwi Setyo Budi Utomo SH MH mengatakan, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum,tapi semua elemen dan lapisan masyarakat,termasuk peran generasi muda sebagai penerus bangsa.Oleh karena itu kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum mengadakan kompetisi peradilan semu sangat diapresiasi agar pada saatnya nanti siap menjadi penegak hukum.
Menurut Kepala Seksi Intelijen(Kasi Intel) Kejari Medan Muhammad Yusuf SH MH,hal tersebut disampaikan Kajari Medan ketika tampil sebagai pembicara kunci dalam seminar “Gerakan Medan Tanpa Korupsi†di UMSU Medan, Jumat(7/2) lalu.Kajari Medan membawakan topik dengan judul, "Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional, dan Akuntabel".
Kajari Medan menyebutkan,bahwa beberapa metode baru dalam penanganan tindak pidana korupsi muncul baik dalam pengungkapan kasus,pembuktian unsur delik maupun prosedur beracara dalam persidangan.Pembentukan UU NO.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mempermudah aparat penegak hukum menjerat para koruptor antara lain dari segi rumusan delik, tidak saja ditetapkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil tetapi juga mengenai perluasan subjek hukum.
Selain itu, untuk memudahkan pembuktian juga diatur perluasan pengertian alat bukti petunjuk sebagaimana tercantum dalam pasal 26A UU NO.31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001.
Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proporsional, dan Akuntabel sudah merupakan visi Kejaksaan RI.Profesional berarti bahwa segenap aparatur Kejaksaan dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur Tri Krama Adhyaksa,serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan dan kode etik profesi yang berlaku.
Kemudian proporsional, memiliki arti bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kejaksaan selalu memakai semboyan menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab,taat asas,efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak hak publik.Sedangkan Akuntabel maksudnya, bahwa kinerja Kejaksaan RI dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam acara itu turut sebagai nara sumber Deputi Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK Masagung Dewanto dan Dosen FH UMSU Atikah Rahmi, SH MH.Dalam acara itu Kajari menyerahkan piala kepada panitia kompetisi peradilan semu FH UMSU.(rel/BR1/c)