Tanjungbalai (harianSIB.com)
Ikatan Mahasiswa Anti Korupsi (Imakor) Sumut berunjuk rasa di Kantor Walikota Tanjungbalai, Kamis (26/8/2021), terkait dugaan korupsi yang mencapai miliaran rupiah di tubuh dinas PUPR dan dinas kesehatan (Dinkes) Tanjungbalai.
Amatan harianSIB.com, selain di kantor walikota, mahasiswa yang tergabung dalam Imakor Sumut itu juga berunjuk rasa di Kantor PUPR dan dinas kesehatan Tanjungbalai sambil membentang poster. Aksi ini mendapat pengamanan dari pihak kepolisian setempat
Dalam orasinya disebut, terjadi indikasi korupsi di dua mata anggaran di dinas PUPR yakni, pada proyek rehabilitasi permukaan jalan Ksatria senilai Rp 1,5 Miliar yang dimenangkan oleh CV Cipta Sarana Mandiri dan proyek hotmix jalan bahagia dan jalan rukun senilai Rp 1,17 Miliar oleh CV Sekata.
Sementara di dinas kesehatan juga disinyalir telah terjadi korupsi pada proyek belanja obat-obatan pasien JKN senilai Rp 5,3 Miliar, serta pada belanja modal pengadaan alat kesehatan ruang operasi senilai Rp 3,5 Miliar.
Pengunjuk rasa dalam orasinya mendesak Wali Kota mengevaluasi jabatan kepala dinas PUPR dan Dinkes Tanjungbalai karena diduga telah mengambil keuntungan pribadi dan kelompok dalam kegiatan proyek di dua dinas tersebut.
Selain itu pengunjuk rasa juga mendesak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai untuk turun ke lapangan meninjau pelaksanaan kegiatan proyek di dua dinas tersebut. Bahkan, KPK RI juga diminta untuk menurunkan tim memeriksa dugaan korupsi di tubuh dinas PUPR dan Dinkes Tanjungbalai.
Ketua Imakor Sumut, Muhyi Atsaris Daulay saat diwawancarai harianSIB.com usai aksi di Kantor Walikota mengatakan, dari hasil investigasi yang dilakukan, pihaknya mensinyalir telah terjadi dugaan korupsi di dua mata anggaran di tubuh dinas PUPR dan Dinkes Tanjungbalai.
"Terkait dugaan korupsi di dua mata anggaran di dinas PUPR dan Dinkes ini, kami telah melakukan aksi dua kali dan ini adalah aksi kedua. Dan kami telah melaporkan dugaan korupsi ini ke Kejari Tanjungbalai namun sampai saat ini belum ada respon, "kata Daulay.
Sementara untuk total kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut, kata Daulay, pihaknya masih melakukan pendalaman dan akan segera menyampaikan ke media serta melaporkan ke Kejati Sumut. (*)