Toba (SIB)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) banding atas putusan perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan Amborgang-Sampuara Kecamatan Porsea/Uluan Kabupaten Toba yang bersumber dari dana penugasan DAK 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR).
Sesuai dengan rilis yang disampaikan, Rabu (3/3), Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir Baringin Pasaribu menyatakan atas putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan tersebut, JPU Kejaksaan Negeri Toba Samosir menyatakan sikap akan banding.
Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memutuskan kurungan penjara 1 tahun dengan denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan kepada Bernad Jonly Siagian selaku PPK dan kurungan penjara selama satu tahun dengan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan kepada Fernando Hutapea, selaku rekanan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin 1 Maret 2021 telah membacakan putusan, pasal yang terbukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Amborgang â€" Sampuara Kecamatan Porsea/Uluan yang bersumber dari dana penugasan DAK 2017 ialah pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan tersebut ialah Bernand Siagian terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagai PPK dalam pengawasan serta keduanya terbukti merugikan keuangan negara.
Sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Toba Samosir menuntut terdakwa Bernad Jonly Siagian dan Fernando Hutapea dengan tuntutan penjara selama lima tahun enam bulan terhadap masing-masing terdakwa dengan denda Rp. 200 juta dengan uang pengganti sebesar Rp. 278.167.685,- dari total kerugian negara sebesar Rp.511.767.685,20,- berdasarkan hasil perhitungan pemeriksaan ahli Fakultas Teknis Sipil Politeknik Negeri Medan.
Akan tetapi hakim berpendapat, pengembalian yang dilakukan para terdakwa pada tahap penyidikan dengan total sebesar Rp 233.600.000 yang kemudian dianggap sebagai pengembalian uang pengganti keseluruhan dari kerugian negara. (G1/c)