Medan (harianSIB.com)Jika memang akhir-akhir ini fenomena
geng motor dan
begal semakin meresahkan di Sumatera Utara, yang selain makin sadis dan brutal, juga tak pandang bulu lagi kepada korbannya, maka sebuah kecurigaan kuat meskipun masih memerlukan pembuktian, adalah faktor kelengahan pemerintah yang diakibatkan teralihnya perhatian dari spektrum permasalahan kehidupan masyarakat kepada urusan tunggal suksesi belaka.
Demikian akademisi Sumut, Sohibul Ansori Siregar kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), di Medan, Minggu (17/11/2024).
Dikatakan, para pejabat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, mungkin sibuknya hanya untuk urusan Pilkada serentak. Kemudian, tentu sebagian besar pejabat itu menduduki jabatan bukan di daerahnya sendiri dan mereka tidak dipilih secara legitimatif di situ, yang karena itu selain tak menguasai anatomi sosial-ekonomi-politik-historis lokal yang kompleks, sense of belongingnessnya juga tentu masuk akal tidak optimum.
"Secara psikologis patut diduga, mentalitas mereka terbentur pada tembok pembatas yang kuat yang mereka bangun sendiri dalam mindset mereka, yakni "Ini bukan daerahku, toh nanti, beberapa bulan lagi ke depan, aku dipulangkan ke posku semula".
"Ini mirip dengan kondisi di sebuah wilayah konflik yang kerap terjadi di berbagai negara. Petugas-petugas organik lokal berbeda orientasi dibandingkan petugas-petugas yang didatangkan dari pos tetap di luar wilayah konflik atau yang lazim disebut BKO (Bawah Kendali Operasi). Mungkin mereka merasa hanya ibarat musyafir yang diperintah untuk sebuah penugasan belaka," sebut Sohibul.
Menurutnya, dugaan juga bisa dikembangkan ke arah lain yang lebih sensitif, yakni pemaknaan atas misi penugasan.
"Selama ini dugaan atas ketidaknetralan mereka cukup mengemuka dan tak beroleh penanganan sesuai regulasi Pemilu berintegritas. Bisa saja para pejabat kepala daerah itu merasa ukuran sukses penugasannya terletak pada keberhasilan mengarahkan pilihan rakyat untuk memenangkan paslon tertentu.
Sebagai contoh, pejabat Gubernur Sumatera Utara sebelum Agus Fatoni adalah Hasanuddin. Mengapa ia diganti, pembenarannya hanya ada pada Kemendagri dan Joko Widodo yang dulu berkata tegas akan secara ketat melakukan evaluasi dan pemantauan bahkan setiap hari.
Sohibul pun mengimbau para geng motor dan para begal, supaya menyadari bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja.
"Kalian dapat menyumbang besar untuk ikut memperbaiki negara ini dengan cara masing-masing. Tekadkan dalam diri kalian, bahwa sebagai rakyat biasa pun, kalian dapat menyumbang atas perbaikan negara ini," katanya. (*)