BEIJING (SIB)- Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, John Richardson mengatakan, pasukan AS akan tetap beroperasi di Laut China Selatan (LCS) sesuai ketentuan hukum internasional. Kantor berita Reuters, Rabu (20/7), mengatakan, Richardson menyampaikan sikapnya tersebut ketika dia mengunjungi pangkalan Angkatan Laut China dan bertemu dengan Yuan Yubai, Komandan Armada Laut Utara China. Beijing tidak mau mengakui keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli lalu. Putusan itu membatalkan klaim Beijing atas kepemilikan sebagian besar perairan LCS.China tidak mengutus perwakilannya dalam sidang PCA di Den Haag, kasus yang diajukan Filipina pada 2013 bahwa China telah melanggar kedaulatannya di LCS. Pemerintah China berulang kali menuding AS karena dianggap sebagai penyebab masalah di LCS, perairan strategis yang dilalui kapal niaga senilai total lima triliun dollar AS per tahun.Telah terjadi tumpang tindih klaim teritori di LCS yang melibatkan China, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. China membuat klaim paling besar di kawasan itu. AS sempat cukup bebas berpatroli di sekitar pulau yang dikuasai China, hingga membuat Beijing marah. Penyebabnya, China telah meningkatkan pertahanan militernya di sana.Dalam pertemuan dengan Yuan Yubai, Richardson "menekankan pentingnya operasi militer yang aman dan sesuai aturan di LCS dan di wilayah operasi profesional angkatan laut.Richardson menegaskan, militer AS akan tetap berlayar, terbang, dan beroperasi di wilayah manapun sesuai ketentuan hukum internasional. "AL AS akan terus menggelar operasi rutin sesuai hukum di seluruh dunia, termasuk di LCS demi melindungi hak, kebebasan, dan menjamin penggunaan taat hukum untuk akses perairan dan udara bagi semua pihak," katanya.Operasi seperti menurut Richardson, tidak akan berubah. Richardson mendukung penguatan hubungan AL antarkedua kedua negara itu. "Namun, saya akan terus menilai dukungan terhadap hubungan yang profesional dan aman di perairan itu," tambah Richardson.Dia melanjutkan, "Dalam konteks ini, kita harus melihat tindakan yang diperbuat, bukan sekadar kata yang diucap." AS memprotes manuver "tak aman" pesawat dan kapal China saat membuntuti pesawat, juga kapal AS, khususnya saat melintasi wilayah LCS.Berbicara di Sydney, Wakil Presiden AS Joe Bidden meyakinkan sekutu utamanya, Australia. Menurut Biden, AS tak akan membubarkan poros Washington di kawasan Asia-Pasifik, terlepas dengan siapa pun terpilih dalam pemilihan presiden pada November mendatang.Abaikan Putusan Mahkamah ArbritaseSementara itu, China meminta Filipina mengabaikan putusan pengadilan internasional soal Laut China Selatan, demikian kata Menteri Luar Negeri Filipina. Menlu Filiina, Perfecto Yasay mengatakan dirinya menolak tawaran untuk melakukan negosiasi 'di luar dan mengabaikan' keputusan itu.Pekan lalu, Mahkamah Arbitrase memutuskan bahwa klaim China terhadap hak-hak di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, dan bersengketa dengan berbagai negara lain. China menolak putusan mahkamah di Den Haag."(Menteri Luar Negeri China) telah meminta kami untuk membuka diri untuk negosiasi bilateral tetapi di luar, atau (dengan) mengabaikan putusan Arbitrase," ujar Perfecto Yasay melalui saluran berita ABS-CBN. "Saya katakan kepadanya bahwa hal itu tidak konsisten dengan konstitusi dan kepentingan nasional kami.""Mereka mengatakan, jika kami bersikukuh dengan putusan itu dan mendiskusikan masalahnya dalam garis itu, maka ini bisa mengarah pada suatu konfrontasi," kata Yasay pulaPutusan tersebut merinci tentang pelanggaran apa yang dilakukan Beijing terhadap bawah hukum internasional, antara lain pembangunan di Mischief Reef. Yasay sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela pertemuan Asia-Eropa di Mongolia akhir pekan lalu.Negosiasi hak para nelayan Filipina untuk kembali ke Scarborough Shoal yang disengketakan akan menjadi prioritas pertama dari Filipina, kata Yasay. Dia pun menambahkan bahwa pelaksanaan semua bagian lain dari putusan itu akan ditangani satu-per-satu. (CNNI/AFP/dtc/l)