Ramallah (SIB)- Kedua faksi Palestina yang selama ini berseteru, Hamas dan Fatah, Rabu (22/3), mengumumkan segera membentuk pemerintahan rekonsiliasi yang akan mengakhiri perpecahan di dalam negeri Palestina. PM Hamas Ismail Haniya di Jalur Gaza dalam pidato yang disiarkan televisi mengatakan, perpecahan Palestina sudah berakhir dan pemilihan umum akan digelar dalam waktu tujuh bulan. Kesepakatan serupa juga telah dicapai pada masa lalu, tetapi tak pernah terwujud.Hamas pada 2007 merebut jalur Gaza dari tangan Mahmoud Abbas yang kemudian hanya berkuasa di Tepi Barat. Sejak saat itu, kedua kubu hanya berkuasa di wilayah masing-masing. Pekan ini, Abbas mengirim delegasi ke jalur Gaza untuk membicarakan rekonsiliasi. Salah satu anggota delegasi yang dikirim Abbas, Bassam Salhi, mengatakan, di bawah kesepakatan baru ini, sebuah pemerintahan interim bersama akan dibentuk dalam beberapa pekan dan akan diikuti pemilihan umum enam bulan berikutnya.Ini bukan kali pertama bahwa sebuah pemerintahan nasional bersatu diumumkan oleh faksi-faksi yang bersaing, dan dalam beberapa kesempatan sebelumnya usaha untuk membentuk suatu pemerintahan telah gagal. Fatah, komponen utama PLO, dan Hamas menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo pada 2011 yang dimaksudkan untuk mengakhiri perpecahan politik antara Gaza dan Tepi Barat yang diperintah Otoritas Palestina.Menanggapi tercapainya kesepakatan tersebut, Israel mengatakan kesepakatan itu mustahil tercapai. Menlu Israel Avigdor Lieberman kepada Israel Radio, Kamis (24/4), menjelaskan Israel akan terus menekan dimulainya kembali pembicaraan dengan Abbas.Sementara Amerika Serikat memperingatkan bahwa kesepakatan Fatah dan Hamas dapat secara serius menghambat upayanya untuk mewujudkan kesepakatan perdamaian dengan Israel. Setiap pemerintah Palestina harus memiliki komitmen "jelas" pada prinsip-prinsip non-kekerasan dan eksistensi Israel, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki, mengulang sikap lama Amerika Serikat."Ketiadaan komitmen yang jelas atas prinsip-prinsip tersebut, ini bisa dengan serius menyulitkan upaya kami untuk memperluas negosiasi," katanya kepada wartawan. "Sulit untuk melihat bagaimana Israel bisa diharapkan untuk bernegosiasi dengan pemerintah yang tidak percaya pada hak untuk eksis."Washington "kecewa" dan "terganggu" oleh pengumuman tentang upaya penyatuan antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) - yang diakui secara internasional sebagai satu-satunya wakil dari Rakyat Palestina - dan gerakan Islam Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Terkait upaya Mahmoud Abbas memperbaiki hubungannya dengan Hamas, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, Abbas harus memilih berdamai dengan Israel atau berdamai dengan musuh Israel. "Apakah Abbas menginginkan perdamaian dengan Israel atau dengan Hamas? Anda hanya bisa memilih salah satu. Saya harap Abbas memilih perdamaian, namun sejauh ini tampaknya tidak," kata Netanyahu. Menegaskan peringatan Netanyahu, Menlu Israel Avigdor Lieberman mengatakan, kesepakatan Abbas dengan Hamas akan merupakan tanda berakhirnya negosiasi damai antara Israel dan otoritas Palestina.Sementara itu, juru bicara Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdeineh, mengatakan persatuan Fatah dan Hamas merupakan masalah dalam negeri Palestina. "Abbas memilih perdamaian dan persatuan rakyat Palestina," kata Rdeineh. "Pilihan untuk mempersatukan rakyat Palestina mendorong perdamaian. Tidak ada kontradiksi antara rekonsiliasi dan negosiasi," tambah dia. Namun, Israel bersikukuh Abbas yang mendapatkan kekuasaan terbatas di Tepi Barat tidak bisa melakukan perdamaian dengan Israel sekaligus Hamas, yang selalu menginginkan kehancuran Israel.Pengumuman terakhir tentang kesepakatan muncul ketika pembicaraan damai yang diperantarai Amerika Serikat dengan Israel goyah di ambang kegagalan. Para pemimpin Palestina tersebut bertemu hanya seminggu sebelum berakhirnya target sembilan bulan yang pada awalnya ditetapkan bagi kesepakatan Israel-Palestina. Hamas menentang total perundingan Palestina dengan Israel. Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Israel dan kelompok pejuang Hamas yang menguasai Jalur Gaza terlibat dalam perang delapan hari pada November 2012 yang menewaskan 177 orang Palestina, termasuk lebih dari 100 warga sipil, serta enam orang Israel -- empat warga sipil dan dua prajurit.Kekerasan itu meletus pada 14 November 2012, dengan pembunuhan komandan militer Hamas Ahmed Jaabari oleh Israel. Selama operasi delapan hari itu, militer Israel menyatakan telah menghantam lebih dari 1.500 sasaran, sementara pejuang Gaza menembakkan 1.354 roket ke Israel, 421 di antaranya disergap oleh sistem anti-rudal Iron Dome.Perjanjian gencatan senjata Hamas-Israel dicapai pada 21 November 2012, sehari setelah diplomasi bolak-balik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary dan Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon -- yang tercoreng oleh kekerasan lintas batas yang semakin mematikan antara Israel dan para pejuang di Gaza.(Ant/Rtr/AFP/ r)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.