Canberra (SIB)- Parpol besar di Australia tampaknya sepakat dalam satu hal: menghambat perkembangan parpol kecil yang berhasil memenangkan sejumlah kursi senat. Baik koalisi Partai Liberal dan Nasional yang berkuasa maupun Partai Buruh yang beroposisi menilai sistem pemilu sekarang perlu diperbaiki. Namun pemikiran untuk memperbaiki sistem pemilu ini dipandang sebagai upaya kedua partai utama tersebut dalam menghambat laju parpol kecil yang terbukti berhasil mendudukkan calegnya ke parlemen baik di tingkat nasional maupun negara bagian.Kedua parpol besar sama-sama menghendaki pengetatan dalam sistem pendaftaran parpol, termasuk mengenakan biaya pendaftaran lebih mahal, jumlah anggota partai terdaftar yang lebih banyak, serta sistem pemilu senat yang disederhanakan.Komite Parlemen urusan Pemilu di Canberra sejauh ini telah mendengar masukan dari parpol besar terkait hal ini. Direktur pengelola Partai Liberal Brian Loughnane mengatakan, sistem pemungutan suara saat ini perlu diubah. "Aturan pembagian suara yang ada saat ini dimanfaatkan untuk mengalihkan suara pemilih melalui kesepakatan preferensi yang kompleks dan tersembunyi, beberapa bahkan dengan keuntungan komersial bagi seseorang," kata Loughnane.Sementara Sekretaris Nasional Partai Buruh George Wright mengatakan, parpol kecil banyak diuntungkan dengan sistem preferensi. Baik Partai Buruh maupun koalisi Liberal dan Nasional menghendaki sistem yang lebih sulit bagi seseorang yang ingin mendaftarkan parpol baru guna menghindari para oportunis mempermainkan sistem.Menurut mereka, syarat anggota terdaftar suatu partai harus dinaikkan dari hanya 500 anggota menjadi sedikitnya 2000 orang. Akibat sistem preferensi dalam pemilu Australia tahun lalu misalnya, seorang senator asal Partai Penggemar Kendaraan Bermotor (Australian Motoring Enthusiast Party) di negara bagian Victoria, berhasil lolos ke Senat Australia. Sistem preferensi adalah sistem pembagian suara untuk menentukan sisa kursi yang tersedia di suatu dapil. Satu partai sebelum pemilu biasanya telah menentukan sisa suaranya akan dilimpahkan ke partai tertentu. 3 Politisi Australia Diperiksa Komisi Anti KorupsiKomisi Anti Korupsi Australia (ICAC) memeriksa tiga politisi di negara bagian New South Wales dengan tuduhan menutup-nutupi sumber pendanaan politik mereka selama periode 2009-2012. Ketiga anggota parlemen NSW ini adalah Chris Hartcher, Darren Webber dan Chris Spence, kesemuanya dari daerah pemilihan Central Coast, dituduh menerima donasi politik dengan imbalan tertentu. Namun di tengah penyelidikan ICAC itu, seorang anggota parlemen lainnya Marie Ficarra, turut disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Ficarra telah menyatakan mundur sementara dari posisinya selama pemeriksaan ICAC.Penyelidikan ICAC resmi dimulai Senin (28/4/2014). Diduga, sebuah perusahaan bernama Eightbyfive sengaja dibentuk untuk menampung aliran dana haram bagi mendukung biaya politik para anggota parlemen. Diduga, salah satu penyumbang ke perusahaan itu adalah pengusaha pengembang perumahan yang sebelumnya telah dilarang memberikan sumbangan politik di negara bagian NSW.Menurut Geoffrey Watson dari ICAC, bukti-bukti menunjukkan Ficarra terlibat dalam kasus ini. "Marie Ficarra menerima donasi pengusaha properti Tony Merhi, padahal tahu Merhi termasuk individu yang telah dilarang memberi sumbangan politik di NSW," katanya. Juru bicara Ficarra membantah tuduhan tersebut. Selain dari Mehri, perusahaan Eightbyfive juga diduga menerima donasi dari perusahaan Australia Water Holdings (AWH), yang juga diperiksa ICAC secara terpisah dalam kasus korupsi. AWH diduga menyumbang $183 ribu (Rp 1,8 miliar lebih) kepada Eightbyfive.Geoffrey Watson SC dari ICAC menjelaskan, penyelidikan ini akan membongkar pelanggaran sistemik aturan pendanaan politik di NSW. Saksi-saksi yang akan dihadirkan meliputi pengusaha tambang, anggota parlemen, dan pengusaha properti. Ketua Partai di Australia Gugat MenteriKetua Partai Palmer United Party (PUP) Clive Palmer menyatakan segera menggugat Menteri Utama negara bagian Queensland Campbell Newman yang menuduhnya melakukan praktek politik uang. Tuduhan Menteri Newman itu dilontarkan menyusul kepindahan tiga anggota Parlemen Wilayah Utara dari Partai Country Liberal Party (CLP) ke Partai PUP. Newman juga berasal dari Partai Liberal.Tiga anggota parlemen itu datang dari Darwin di Wilayah Utara ke Queensland untuk menemui Palmer dan menyatakan akan pindah partai karena kecewa dengan CLP.Atas kasus ini, Newman kesal dan menuduh Palmer berkeliling Australia melakukan praktek politik uang. "Kami tegaskan ke dia, kami tidak bisa dibeli. Hasilnya, ia berkeliling Australia mencoba membeli orang lain dan membeli suara pemilih," kata Newman, Minggu (27/4)."Saya tanya, bujukan apa yang ditawarkan kepada ketiga anggota parlemen dari Darwin itu. Berapa uang kontan? Atau pekerjaan apa? Atau dukungan biaya pemilu? Apa tawaran bagi mereka sehingga mau pindah partai?" kata Newman kesal, atas aksi bekas koleganya dari negara bagian lain tersebut.Menteri Newman menambahkan, "Saya minta Clive Palmer melakukan satu hal: berhenti menghamburkan uang dalam pemilu di seluruh Australia saat anda tidak punya uang untuk memenuhi tanggung jawab lingkungan perusahaan di Townsville".Clive Palmer yang juga konglomerat Australia ini memiliki perusahaan nikel di Townsville yang dituduh mencemari lingkungan. Sebelumnya Palmer mengumumkan tiga anggota Partai CLP Wilayah Utara, Larisa Lee, Francis Xavier Kurrupuwu dan Alison Anderson akan segera bergabung dengan Partai PUP di negara bagian itu. "Kami tidak menawarkan apa-apa seperti dituduhkan," kata Palmer. "Tidak ada bujukan. Mereka bilang mau ketemu, lalu saya bilang bisa datang ke Darwin, jadi mereka yang ke Queensland".Atas tuduhan ini, Palmer mengancam segera memejahijaukan Menteri Newman. "Pertama, itu sama sekali tidak benar. Dan ini menyerang integritas saya secara pribadi," katanya. Menurut ; Palmer, "Tuduhan ini adalah serangan politik dari orang marah". Karena itu, katanya, ia tidak akan mau berdamai dengan Newman dan kasus ini akan diselesaikan di pengadilan. (BBC/h)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.