Islamabad (SIB)- Beberapa gedung pemerintahan di Pakistan terpaksa mengalami pemadaman listrik karena belum membayar tagihan bernilai jutaan dollar. Informasi itu disampaikan oleh Menteri Tenaga Air dan Listrik, Abid Sher Ali, pada Selasa kemarin. Dilansir dari stasiun berita Al Jazeera, Ali telah memperingatkan beberapa pengelola gedung pemerintah agar segera melunasi tagihan mereka. Ali juga telah memperingatkan, apabila semua gedung perkantoran dan pelanggan yang menunggak tidak juga membayar, maka aliran listriknya akan diputus. "Saya telah mengeluarkan perintah bahwa aliran listrik ke gedung parlemen dan sekretariat Presiden akan segera diputus secepatnya karena mereka tidak membayar tagihan senilai jutaan dolar," ujar Ali. Otoritas pembangunan ibukota Pakistan, Lembaga Sipil Islamabad, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pembayaran gedung-gedung pemerintahan, berhutang kepada Perusahaan Pemasok Listrik Islamabad (IESCO) senilai US$24 juta atau Rp277 miliar, sementara gedung parlemen berhutang tagihan listrik kepada perusahaan yang sama senilai US$200 ribu atau Rp2,3 miliar. Perwakilan IESCO mengatakan aliran listrik ke lebih dari 100 gedung pemerintahan telah diputus lantaran menunggak pembayaran tagihan. Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, berjanji akan segera menyelesaikan krisis energi di negaranya saat pemilu tahun lalu digelar. Namun, belum juga janji itu terwujud, pemadaman listrik harian telah dimulai tahun 2013. Setiap harinya warga Pakistan harus berjuang untuk bisa hidup selama antara 12 hingga 18 jam tanpa listrik di cuaca musim panas yang amat ekstrim. Sebelumnya, Pakistan terpaksa mengadakan pemadaman listrik bergilir, karena banyak orang yang tidak membayar tagihan mereka. Gedung-gedung pemerintahan termasuk pelanggan dengan tingkat berhutang yang parah. Selain pemutusan aliran listrik, perusahaan gas milik negara juga menghentian pasokan gasnya ke kantor Perdana Menteri. (Al Jazeera/vvn/h)