Yangon (SIB) -Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak menyebut praktik kekerasan otoritas Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya sebagai genosida. Pernyataan itu memicu aksi protes dari sekitar 150 demonstran yang dipimpin biksu Buddha di Yangon, Myanmar. Seperti dilansir Reuters, Senin (5/12), sekitar 150 demonstran yang dipimpin sejumlah biksu Buddha dari Asosiasi Biksu Nasionalis berkumpul di Pagoda Sule, Yangon, sambil membawa poster dan meneriakkan protes mereka untuk PM Najib.Komentar soal genosida itu dilontarkan saat PM Najib ikut dalam unjuk rasa di Kuala Lumpur pada Minggu (4/12) waktu setempat. Unjuk rasa itu merupakan bentuk solidaritas untuk minoritas Rohingya di Myanmar yang mengalami penindasan dan kekerasan oleh otoritas Myanmar. "Dunia tidak bisa hanya duduk terdiam dan menyaksikan genosida terjadi," ucap PM Najib kepada kerumunan demonstran saat itu. Operasi militer Myanmar baru-baru ini di Rakhine, yang menjadi tempat tinggal minoritas Rohingya, dilaporkan sarat dengan praktik penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Otoritas dan militer Myanmar telah membantah keras laporan itu.Malaysia yang selama ini banyak menampung warga Rohingya yang kabur ke luar negeri, semakin kritis terhadap Myanmar. Dalam unjuk rasa ini, PM Najib menyerukan intervensi internasional dari PBB, Mahkamah Pidana Internasional dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk membantu warga Rohingya.Secara terpisah, Wakil Direktur Jenderal pada Kantor Presiden Myanmar, U Zaw Htay, menuturkan kepada The Myanmar Times bahwa pemerintah Myanmar menolak keikutsertaan PM Najib dalam unjuk rasa di Kuala Lumpur itu. Htay menyebut, tindakan PM Najib itu bisa memicu ekstremisme keagamaan. Htay juga menuding PM Najib memanfaatkan momen itu untuk menarik perhatian warga Malaysia menjelang pemilu. Sehari sebelum komentar genosida dari PM Najib atau pada Sabtu (3/12), Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut kekerasan militer Myanmar terhadap warga Rohingya sebagai praktik pembersihan etnis. Pekan lalu, otoritas Myanmar meminta Malaysia menghormati kedaulatan Myanmar dan mematuhi kebijakan ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. (Rtr/dtc/c)