Doha (SIB)- Pejabat Qatar kembali mengecam pembekuan diplomatik oleh berbagai negara-negara Teluk Arab. Qatar menyebutnya sebagai 'kebijakan dominasi dan kontrol'. Mutlaq Al-Qahtani, yang merupakan utusan khusus untuk Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menyebut keputusan Arab Saudi cs untuk memutuskan hubungan dengan Qatar dengan tudingan pendanaan kelompok ekstremis, tidak akan berhasil. "Saya pikir ini bukan soal pemberantasan terorisme, ini bukan soal pendanaan teror," tutur Al-Qahtani kepada AFP, Senin (12/6). "Saya pikir ini kampanye terencana melawan negara saya untuk menekan negara saya untuk mengubah kebijakan luar negeri independen dan aktifnya," imbuhnya. "Kebijakan dominasi dan kontrol seperti ini tidak akan berhasil," tegas Al-Qahtani.Lebih lanjut, Al-Qahtani membantah tudingan Qatar mendukung terorisme. "Ketika mengarah pada terorisme, Qatar tidak pernah mendukung terorisme, Qatar tidak mendukung terorisme, Qatar tidak akan mendukung terorisme," ujarnya.Negara kecil yang kaya gas ini berada di pusat krisis diplomatik terbesar yang melanda kawasan Teluk Arab selama beberapa tahun terakhir. Qatar diisolasi oleh negara-negara Teluk Arab sejak pekan lalu, setelah dituding mendukung terorisme dan mendukung agenda Iran, musuh Saudi cs.Sebagai dampaknya, perbatasan darat dan udara dengan Qatar ditutup oleh negara-negara tetangganya. Negara-negara Teluk Arab yang memutuskan dengan Qatar, meminta warganya untuk segera meninggalkan Qatar dalam waktu dua minggu.Dalam pernyataan sebelumnya, Menlu Al-Thani telah menegaskan Qatar tidak akan menyerah pada tekanan politik dari negara-negara Teluk Arab. Ditambahkan, Al-Qahtani menyatakan upaya diplomatik untuk menyelesaikan pertikaian ini masih berlanjut. "Kita memiliki lebih banyak teman, lebih banyak dari yang orang-orang pikirkan. Jadi kita terlibat dalam upaya dan ingin terlibat dengan lebih banyak negara," ucapnya. Jamin Keamanan Warga TelukSebelumnya, Qatar mengumumkan pada Minggu (11/6) bahwa warga negara Teluk boleh tetap tinggal dan menjalankan aktivitas seperti biasa, guna menghindari sengketa yang semakin sengit dengan negara tetangganya. Pernyataan yang dirilis melalui kantor berita Qatar mengatakan Doha "tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap penduduk negara-negara di kawasan yang memutuskan hubungan diplomatik dan menuding Qatar dengan tuduhan tendensius."Keputusan ini melegakan bagi lebih dari 11 ribu warga asal Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain yang tinggal dan bekerja di Qatar. Amnesty International mendukung langkah Qatar menjamin keamanan warga negara Teluk. "Bagi ribuan warga yang terdampak di negara Teluk, efek krisis diplomatik itu adalah penderitaan, kesedihan dan ketakutan," kata Amnesty International dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP.Selain itu, untuk memastikan kebutuhan pokok warga negara tetap terpenuhi, Iran menyebut telah mengirimkan pasokan sayuran dan buah-buahan ke Qatar. Hal itu dilakukan setelah Qatar kesulitan melakukan impor karena akses menuju negaranya di kawasan tersebut, baik melalui udara, darat maupun laut, ditutup. Pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dan beberapa negara Arab, telah berlangsung sepekan. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda krisis tersebut akan pulih. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan beberapa negara lain menuding Qatar mendukung kelompok ekstremis. Pernyataan yang kemudian didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Qatar membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bersedia melakukan dialog. Sementara negara-negara tetangga sudah memerintahkan warga Qatar untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dalam waktu 14 hari. Krisis diplomatik itu sontak memancing kekhawatiran akan keseimbangan di kawasan. Guna memastikan keamanan regional tetap terjaga, Menteri Luar Negeri Kuwait menyebut negaranya akan tetap melakukan upaya perdamaian. Moskow juga menyerukan hal yang sama, menyusul dukungan Amerika Serikat terhadap keputusan Arab Saudi Cs. (AFP/Detikcom/CNNI/h)