Bangkok (SIB)- Badan anti korupsi Thailand mengatakan akan menyelidiki aset kekayaan mantan PM Yingluck Shinawatra dan empat anggota kabinetnya atas keterlibatan program subsidi beras. Keempat pejabat tersebut antara lain, Niwattumrong Boonsongpaisan, Boonsong Teriyapirom, Yanyong Phuangrach, dan Phum Sarapol. Sebelumnya, Yingluck berjanji akan membayar hasil beras para petani jauh di atas harga pasar. Namun yang terjadi, Pemerintah Thailand justru mengalami kerugian akibat masalah keuangan.Langkah Komisi Anti Korupsi Nasional (NACC) dilakukan setelah militer melakukan kudeta pada 22 Mei yang menyebabkan tumbangnya pemerintahan Yingluck. Jabatan adik mantan PM Thaksin Shinawatra itu sebelumnya telah dicopot oleh pengadilan Mei lalu karena menyalahgunakan kekuasaan dengan menyetujui mutasi pengawai pemerintah.Sementara junta militer Thailand mulai melakukan reshuffle secara sistematis untuk memberangus kekuasaan para pejabat yang setia kepada keluarga Thaksin Shinawatra. Junta militer sudah mencopot 13 gubernur, terutama dari wilayah utara dan timur laut Thailand yang pro-Thaksin. Demikian pernyataan Dewan Perdamaian dan Keteraturan Nasional (NCPO).Tak hanya pejabat politik sipil saja yang digeser, junta militer juga "mengacak-acak" struktur kepolisian yang sejak lama dianggap sebagai basis pendukung Thaksin dan Yingluck Shinawatra. Thaksin pernah menjadi polisi selama 13 tahun sebelum mengundurkan diri untuk mulai berbisnis. Setidaknya 17 perwira polisi dicopot selama sepekan terakhir, termasuk pemimpin Departemen Investigasi Khusus (DSI), sebuah organisasi semacam FBI, Tarit Pengdith.Thaksin sendiri digulingkan dari jabatannya sebagai perdana menteri lewat kudeta militer pada 2006. Saat itu pemerintah militer mengamandemen konstitusi dalam upaya untuk membatasi pengaruh politik Thaksin. Namun, pada 2011, adik perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra, memenangkan pemilu dan menjadi perdana menteri.Kali ini, militer tampaknya akan memastikan bahwa Thaksin dan keluarganya tak akan kembali ke kancah politik. "Mereka (militer) akan mengakhiri apa yang mereka mulai pada 2006. Mereka juga akan membuat para loyalis Thaksin sulit untuk kembali ke kancah politik," kata Kan Yuenyong, pengamat politik dari Unit Intelijen Siam.Militer sudah menahan banyak orang dari kedua pihak yang berseteru, tetapi jumlah aktivis pro-Thaksin yang ditahan jauh lebih banyak. Militer juga telah menutup radio pro-Thaksin, dan menutup rekening bank beberapa dari mereka.Mantan Ketua Parlemen, Arthit Ourairat, mengeluarkan kritikan keras kepada Prayuth Chan Ocha. Arthit menyatakan, tidak seharusnya Prayuth mengambil posisi sebagai Perdana Menteri (PM) di tengah masa reformasi di Thailand. "Saya rasa Prayuth tidak harus turun ke dasar (menjadi PM), sudah seharusnya dia mendengar perkataan publik," jelas Arthit.Selain melayangkan kritikan kepada Prayuth, Arthit turut mengeluarkan komentar tentang demo anti-kudeta yang menyeruak di Thailand. Menurutnya, demo tersebut merupakan hal yang wajar di tengah krisis politik yang terjadi.Walau mengatakan protes anti-kudeta adalah hal yang wajar, Arthit menyayangkan adanya aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh kelompok anti-kudeta. Dia mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan hal yang dapat memperkeruh keadaan.Tidak hanya melayangkan kritik, Arthit juga menawarkan bantuannya kepada pemerintahan sementara Thailand yang dipegang oleh badan keamanan NCPO. "Saya ingin membantu sebisa saya, karena itu adalah kewajiban dari semua warga Thailand," tutup Arthit.Fokus Pada Politik, Sumberdaya, Rakyat, HukumKelompok Kerja reformasi nasional, Dewan Ketentraman dan Ketertiban Nasional (NCPO) Thailand, mengadakan pertemuan dengan tujuan rekonsiliasi dan persatuan. Setelah pertemuan itu, Jenderal Surasak Kanchanarat, Wakil Sekretaris Tetap Pertahanan dan kepala kelompok kerja, mengatakan bahwa reformasi sangat penting di Thailand karena kelompok-kelompok orang telah mencoba untuk menghasut kekerasan di antara masyarakat yang memegang pendapat yang berbeda.Menurut Jenderal Surasak, pejabat Sekretaris Pertahanan, reformasi politik akan membuat politik diterima oleh semua pihak. Reformasi sumber daya akan memberikan semua orang akses yang sama terhadap sumber daya nasional. Reformasi rakyat akan membuat warga mematuhi hukum dan reformasi hukum akan menekankan penegakan hukum serta mengarah pada perlakuan hukum yang adil.Proses reformasi akan terdiri dari mengumpulkan ide-ide reformasi yang ada, penelitian yang relevan dan opini publik, sintesis mereka, dan usulan prakarsa kepada NCPO, Majelis Legislatif Nasional dan Dewan Reformasi untuk implementasi.Pengumpulan pendapat orang akan dilakukan melalui situs web http://rfm.mod.go.th, alamat email rfm@mod.go.th dan forum nasional yang akan diselenggarakan oleh pusat-pusat rekonsiliasi di provinsi. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar dua bulan."Reformasi politik merupakan komponen yang paling sulit dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Jenderal Prayuth Chan-ocha, kepala NCPO, hanya menginstruksikan bahwa setiap prakarsa harus diambil untuk membuat orang Thailand mematuhi hukum," kata Jenderal Surasak. (AP/R15/Ant/Xinhua/f)Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.