Bangkok (SIB) -Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra disebut berada di London dan mencari suaka politik menyusul vonis penjara lima tahun yang dijatuhkan kepadanya. Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan putusan tersebut setelah menyatakan Yingluck terbukti bersalah karena lalai menjalankan tugas terkait skema subsidi beras sehingga mengakibatkan kerugian jutaan dolar.Telah lebih dulu melarikan diri ke luar negeri, Yingluck tidak hadir dalam pembacaan putusan dan tidak bisa dieksekusi. Perempuan yang dilengserkan oleh kudeta 2014 itu dilarang meninggalkan Thailand tanpa izin pengadilan sejak 2015, saat persidangan dimulai.Uang jaminan 30 juta baht yang diberikan di awal sidang telah disita. Kabar keberadaan Yingluck di London disampaikan oleh sumber di partai Pheu Thai, Jumat (29/9). Perdana Menteri saat ini, Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa Yingluck bersembunyi di Dubai, di mana kakaknya, Thaksin Shinawatra, tinggal mengasing.Menurut sumber tersebut, Yingluck telah meninggalkan Dubai dan menuju London dua pekan lalu. Kementerian Dalam Negeri Inggris, yang berurusan dengan pengajuan suaka, menyatakan tidak bisa berkomentar terkait kasus-kasus individual.Skema subsidi yang dipermasalahkan mendapatkan banyak dukungan di daerah pedesaan sehingga Yingluck bisa dengan mudah memenangi pemilu 2011 lalu. Namun, pemerintahan junta menyebutnya mengakibatkan kerugian $8 miliar.Perseteruan antara para elite tradisional Thailand, termasuk militer, kelompok kelas atas Bangkok dan keluarga Shinawatra telah mendominasi politik negara tersebut selama lebih dari satu dekade. Kakak Yingluck, bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, bernasib sama dan digulingkan pada kudeta 2006.Keluarga Shinawatra mempunyai dukungan besar di daerah-daerah pedesaan sehingga berhasil memenangkan setiap pemilu sejak 2001 lalu. Namun, lawan-lawannya menuding mereka terlibat dalam korupsi dan nepotisme. Melalui skema yang dipermasalahkan, pemerintahan Yingluck membeli beras dari petani dengan harga di atas pasar, berujung pada penumpukan dan mengganggu harga komoditas dunia. (CNNI/c)