Canberra (SIB)- Perdana Menteri Australia Tony Abbott tidak kehabisan akal untuk mencegah pencari suaka menginjakkan kaki di negaranya. Kali ini, rezim Abbott menawarkan dana sekitar Aus$10 ribu atau Rp113 juta kepada para pencari suaka untuk memupuskan harapan mereka ke Australia. Harian Sydney Morning Herald akhir pekan lalu melansir nominal angka yang ditawarkan koalisi Liberal kepada para pengungsi lebih tinggi apabila dibandingkan saat dipimpin oleh rezim Partai Buruh. Nominal yang diberikan oleh Partai Liberal berkisar antara Aus$3.300 atau Rp 37 juta hingga Aus$10 ribu atau Rp 113 juta. Sementara di era kepemimpinan Partai Buruh, uang yang ditawarkan kepada para pencari suaka senilai Aus$1.500 atau Rp 16 juta dan Aus$2.000 atau Rp 22 juta. Bagi para pencari suaka yang setuju menerima dana tersebut, maka mereka akan diantar ke Hotel Hideaway di Port Moresby, Papua Nugini. Dana tersebut nantinya akan dibayarkan oleh Organisasi Migran Internasional (IOM). Lalu, mereka akan diterbangkan ke negara asal. Namun, dari data yang diperoleh Media Fairfax, nominal yang diberikan Pemerintah Australia berbeda. Untuk pencari suaka asal Lebanon, mereka akan menerika sekitar Aus$10 ribu atau Rp113 juta, sementara untuk pencari suaka asal Iran dan Sudan ditawari dana senilai Aus$7.000 atau Rp79 juta. Untuk pencari suaka asal Afghanistan, Nepal, dan Myanmar akan diberi dana senilai Aus$3.000 atau Rp33 juta. Dana itu baru bisa diterima, apabila pencari suaka bersedia meninggalkan tempat detensi sementara di Pulau Nauru dan Manus. Menteri Imigrasi Scott Morrison membenarkan sudah ada 283 orang yang secara sukarela ingin kembali ke negaranya sejak September 2013. Kendati dana tersebut diserahkan oleh IOM, namun uang tersebut sepenuhnya berasal dari Departemen Imigrasi Australia. Morrison mengatakan, dana tersebut disesuaikan dengan kasus yang dialami masing-masing individu. "Proses kembali ke negara asal secara sukarela dilakukan dengan membina kemitraan langsung dengan IOM. Mereka sudah memiliki pengalaman panjang terkait masalah ini di seluruh dunia," ungkap juru bicara Morrison. IOM, imbuh juru bicara tadi, tidak akan membantu proses kepulangan pencari suaka yang merasa dipaksa. PBB Menilai NegatifSementara ide tersebut dinilai negatif oleh Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi. Menurut mereka upaya Australia untuk mengurangi krisis tidak ada perkembangan berarti bahkan memburuk. Peringkat Australia pun di beberapa organisasi kian melorot. Berdasarkan data dari Dewan Pengungsi Australia, Negeri Kanguru berada di peringkat ke-17 di dunia dalam hal penempatan pengungsi. Kritik juga disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia yang geram melihat insentif semacam itu diberikan. Di mata mereka, seharusnya Australia tidak memberikan uang kepada orang yang justru melarikan diri dari negara asal. Direktur organisasi Human Rights Watch Australia Elaine Pearson mengatakan, Negeri Kanguru tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Karena ini merupakan masalah global. "Dengan membuat kondisi tempat penahanan sementara di Pulau Manus dan Nauru begitu buruk, lalu mendorong mereka untuk segera kembali ke daerah konflik aktif di negara asal, Australia malah membahayakan keselamatan mereka. Dan sepertinya, mereka tidak memiliki pilihan lain, selain angkat kaki," ujar Pearson. (SMH/vvn/q)