Pyongyang (SIB) -Korea Utara (Korut) mengungkapkan kekesalannya kepada Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan yang berlangsung sejak Jumat (6/7). Seorang pejabat anonim Kementerian Luar Negeri Korut berkata, mereka kecewa karena AS hanya memaksakan kehendak mereka sendiri. Komentar itu terjadi beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meninggalkan Korut dan terbang ke Jepang.
Dalam keterangannya, pejabat itu menjelaskan Korut sebenarnya berharap AS bisa membawa pendekatan yang kondusif dan membangun. Pendekatan itu diperlukan untuk meningkatkan hubungan kedua negara setelah Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong Un bertemu 12 Juni lalu.
"Namun, AS datang dengan denuklirisasi yang memaksa dan sepihak, serta mencederai semangat pertemuan AS-Korut," keluh pejabat tersebut. Pejabat anonim itu menuturkan, kepada pejabat senior Korut Kim Yong Chol, Pompeo menuntut negara komunis itu melakukan denuklirisasi secara utuh. Tidak sekadar utuh. Namun pelucutan senjata nuklir tersebut juga harus diverifikasi serta tidak ada kemungkinan di masa depan Korut membuat senjata serupa. "Pelucutan sepenuhnya senjata nuklir" penting bagi masa depan Korea Utara, demikian dikatakan Pompeo.
Kim Yong-Chol dianggap "tangan kanan" Kim Jong Un. Juru bicara Pompeo Heather Nauert mengatakan, jalur yang ditempuh AS dalam semua pertemuan tidak pernah berubah. "Tuntutan kami sesuai dengan apa yang dibicarakan Presiden Donald Trump dan Kim Jong-Un di Singapura. Yaitu denuklirisasi Korea Utara, jaminan keamanan dan kembalinya tentara AS yang ditangkap selama perang Korea (1950-1953) ke AS," demikian Nauert.
Permintaan Pompeo tersebut langsung ditolak oleh Korut. Pyongyang mengajukan pendekatan yang terstruktur serta terpola. Pendekatan itu diklaim sebagai cara yang paling baik untuk segera merealisasikan denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea. "Pendekatan terpola bisa mendapatkan solusi cepat jika dua negara mengedepankan hubungan yang didasari rasa saling percaya serta tidak mengecewakan pihak lain," ujarnya.
Ucapan tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Pompeo sebelum dia berangkat ke Tokyo. Kepada awak media, mantan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) itu mengaku pembicaraan dengan Kim Yong Chol sangat produktif. "Ada beberapa isu yang menjadi kendala. Namun, untuk yang lainnya, kami membuat kemajuan," bebernya.
Pompeo menyatakan sanksi bagi Korut akan tetap berlaku sampai Pyongyang melakukan denuklirisasi secara tuntas. "Sanksi akan tetap berlaku sampai final. Denuklirisasi sepenuhnya sebagaimana disepakati oleh Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un," kata Pompeo di Tokyo, Minggu (8/7), usai pertemuan dengan pihak Jepang dan Korea Selatan. "Meski kami bersemangat akan kemajuan dari pembicaraan soal ini, hanya kemajuan saja tidak menjadi alasan dari pelonggaran sanksi yang telah ada," lanjutnya.
Capai Rp 203 Miliar
Sementara itu biaya latihan perang antara Amerika Serikat-Korea Selatan yang dibatalkan, menyusul pertemuan puncak Donald Trump-Kim Jong-un bulan lalu, mencapai sekitar US$ 14 juta (setara Rp 203 miliar). "Estimasi biaya untuk latihan tersebut berkisar US$ 14 juta," kata Carla Gleason, juru bicara Pentagon (Kemenhan AS), seperti dikutip dari ABC News, Minggu (8/7).
Jika ditempatkan dalam konteks pembiayaan militer AS, uang yang dibutuhkan untuk menggelar latihan Ulchi Freedom Guardian --seharusnya dijadwalkan pada Agustus 2018 nanti-- hanya sebesar 0,002 persen dari total anggaran senilai USD 700 miliar (Rp 10.000 triliun) per tahun. Hal itu menimbulkan pertanyaan atas langkah Presiden Donald Trump yang menggunakan argumentasi 'biaya besar, mahal' dan 'penghematan' sebagai alasan untuk menghentikan latihan militer rutin tersebut.
Usai KTT Korut-AS, Presiden Trump membuat pengumuman mengejutkan bahwa dirinya akan mengakhiri apa yang dia sebut "permainan perang" antara Amerika dengan Korea Selatan, karena hal tersebut bersifat "provokatif" dan "sangat mahal." Trump juga menilai bahwa "permainan perang" tersebut memberikan kesan buruk atas negosiasi (antara AS-Korut) yang akan berlangsung menyusul KTT.
Tahun lalu, 17.500 tentara AS dan lebih dari 50.000 pasukan Korea Selatan berpartisipasi dalam Freedom Guardian, latihan gabungan tahunan rutin yang kebanyakan difokuskan pada simulasi komputer daripada latihan lapangan langsung yang menggunakan senjata, tank atau pesawat terbang.
Keputusan untuk menghentikan latihan militer di Korea Selatan telah membingungkan banyak pejabat pertahanan AS. Mereka mengaku baru mengetahui hal tersebut ketika Trump menyatakannya dalam konferensi pers di Singapura, usai bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 12 Juni 2018.
Saat itu, Trump mengemukakan bahwa alasan utama untuk menghentikan latihan perang gabungan AS-Korsel adalah karena biaya mahal yang digelontorkan oleh Washington. "Bagi saya, alasan menghentikannya demi penghematan biaya tidak terlalu masuk akal," kata Abraham Denmark, mantan Deputi Asisten Menteri Pertahanan Bidang Kawasan Asia Timur di bawah mantan presiden Barack Obama.
Korut telah lama memprotes latihan militer gabungan tersebut. Sehingga banyak pihak menilai bahwa keputusan Trump untuk menghentikan kegiatan rutin tahunan itu merupakan daya tawar AS demi 'membujuk' Korea Utara agar mau melakukan denuklirisasi --sebuah target yang sangat ingin dicapai oleh sang miliarder nyentrik. (kps/q)