Yangon (SIB) -Panglima militer Myanmar melontarkan pernyataan keras terhadap PBB terkait laporannya mengenai Rohingya. Disebutkan bahwa PBB tidak berhak mencampuri kedaulatan negara tersebut. Hal ini disampaikan setelah misi pencari fakta PBB menyerukan dia dan jenderal-jenderal Myanmar lainnya diadili atas genosida terhadap warga minoritas muslim Rohingya. Respons keras ini merupakan reaksi publik pertama dari panglima militer Myanmar atas sikap misi pencari fakta PBB yang menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk melaporkan para pejabat tinggi militer Myanmar ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).
"Tak ada negara, organisasi atau kelompok yang berhak ikut campur dan membuat keputusan atas kedaulatan satu negara," ujar Jenderal Senior Min Aung Hlaing kepada pasukan Myanmar dalam pidatonya seperti dikutip surat kabar yang dikelola militer Myanmar, Myawady. "Berbicara untuk mencampuri urusan internal (menyebabkan) kesalahpahaman," imbuh pemimpin militer Myanmar tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (24/9).
Sebelumnya, dalam laporannya, para penyelidik PBB membeberkan detail mengerikan tentang kekejaman yang diduga dilakukan pasukan militer Myanmar dalam "operasi pembersihan" terhadap warga Rohingya tahun lalu. Operasi militer tersebut telah menyebabkan lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Dalam laporannya, tim penyelidik PBB menyatakan, pasukan Myanmar, yang kadang-kadang dibantu warga etnis Rakhine, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran dan penyiksaan.
PBB bahkan menyebut militer Myanmar telah melakukan tingkat kekerasan yang sulit dipahami dan benar-benar mengabaikan nyawa manusia. Militer Myanmar membantah semua tuduhan tersebut, dan bersikeras bahwa operasi militernya merupakan cara sah untuk memberantas para militan Rohingya. (AFP/Detikcom/h)