Caracas (SIB)- Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyatakan dukungannya pada penyelidikan Dewan HAM PBB terhadap konflik Gaza. Palestina yakin penyelidikan PBB mampu membuktikan kejahatan perang Israel di Gaza. Maliki menyampaikan hal ini setelah muncul keluhan dari Israel yang menuding penyelidikan PBB memihak. Menurut Maliki, Palestina mempercayai komisi PBB yang dibentuk pekan lalu oleh Badan HAM PBB ternama."Kami memiliki keyakinan penuh bahwa komisi ini akan melakukan segalanya untuk menunjukkan Israel telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam serangannya terhadap warga Palestina di Jalur Gaza," ujar Maliki seperti dilansir AFP, Rabu (13/8).Hal ini disampaikan Maliki kepada wartawan di sela-sela kunjungan kenegaraannya di Caracas, Venezuela. "Kami akan bekerja sama dengan komisi ini, ketika mereka tiba di Palestina," imbuhnya. "Kami tahu Israel tidak akan mengizinkannya masuk ke wilayah Tepi Barat dan kami akan berusaha mencari alternatif lain, agar komisi tersebut bisa menjalankan misinya," tegas Maliki.Sebelumnya, Israel menyerang pemimpin komisi PBB yang bertugas menyelidiki konflik Gaza, yakni pengacara asal Kanada, William Schabas. Israel menyebutnya sebagai sosok anti-Israel. "Kesimpulan komisi ini yang isinya anti-Israel telah disusun terlebih dahulu, semuanya hanya tinggal membutuhkan sebuah tanda tangan," tuding juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Yigal Palmor kepada AFP. Sejauh ini, nyaris 2 ribu warga Palestina tewas akibat gempuran Israel di Gaza yang dimulai sejak 8 Juli lalu. Sedangkan dari pihak Israel, korban tewas mencapai 67 orang, yang sebagian besar merupakan tentara.Sementara itu pegiat pro-Palestina mengatakan mereka akan mengirim kapal-kapal tahun ini ke Jalur Gaza untuk mematahkan blokade angkatan laut Israel. Tindakan itu mengulangi aksi empat tahun lalu yang berakhir dengan naiknya marinir ke satu kapal yang membawa bantuan kemanusiaan dan menewaskan sembilan warga Turki.Koalisi Armada Pembebasan (FFC- Freedom Flotilla Coalition) terdiri atas 10 kelompok hak asasi manusia dari 10 negara, tidak menyebutkan secara khusus berapa jumlah kapal yang akan ikut armada itu atau kapan. Israel menganggap Yayasan Pertolongan Kemanusiaan (IHH) yang bermarkas di Istanbul, satu peserta terkemuka, sebagai satu kelompok teroris."Adalah tanggung jawab masyarakat sipil untuk menantang blokade ini. Kami berencana akan berlayar ke Gaza pada tahun 2014," kata Ann Ighe, seorang juru bicara berkebangsaan Swedia koalisi itu, setelah satu pertemuan di Istanbul para pegiat pro-Palestina dari 10 negara. Demikian diberitakan Reuters.Israel, yang ikut dalam perundingan yang ditengahi Mesir dengan Hamas untuk menghentikan perang satu bulan, meremehkan rencana para pegiat itu dan mengisyaratkan blokade itu akan diperkuat. "Mereka seharusnya tidak melakukan itu dengan alasan hak asasi manusia atau bantuan kemanusiaan. Mereka ingin melanjutkan konflik," kata Paul Hirschson, seorang juru bicara kementerian luar negeri Israel, yang menyatakan pengumuman armada sebelumnya tidak dilakukan. "Blokade angkatan laut ditetapkan secara sah dan disetujui PBB. Itu diberlakukan karena adanya teror terhadap publik Israel."Awal tahun ini, polisi anti-teror Turki menyerbu kantor-kantor IHH, badan utama di mana Tuki menyalurkan bantuan ke Suriah, dalam satu usaha yang kata kelompok itu adalah satu persekongkolan untuk menodainya. IHH membantah laporan-laporan media saat itu bahwa pihaknya terlibat dalam pengiriman-pengiriman senjata ke kelompok-kelompok Al Qaida di Suriah.Pada tahun 2010, IHH yang memimpin satu armada termasuk kapal pesiar Mavi Marmara, yang membawa bantuan kemanusiaan ketika dicegat di perairan internasional oleh angkatan laut Isrel. Marinir menyerang Mavi Marmara dan membunuh sembilan warga Turki dalam bentrokan di dek. Orang kesepuluh meninggal Mei akibat luka-luka yang dialaminya dalam insiden yang merusak hubungan antara Israel dan Turki, satu-satu sekutu Timur Tengahnya. (Detikcom/f)