Belanda (SIB)- Tak ada ruang untuk penyebaran kebencian dan ekstremisme. Gerakan jihadisme bertentangan dengan demokrasi. Peserta jihad harus dicabut kewarganegaraannya. Demikian pokok-pokok penting dari serangkaian kebijakan pemerintah Belanda, yang disepakati dalam rapat kabinet di Den Haag, Jumat (29/8) siang waktu setempat. Dengan program aksi "Tindakan Integral Jihadisme" Menteri Sosial Lodewijk Asscher serta Menteri Keamanan dan Yustisi Ivo Opstelten siap meredam penyebaran kebencian dan ekstrimisme di negeri berpenduduk lebih dari 16 juta jiwa itu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi negara hukum berdasarkan demokrasi, menanggulangi dan melemahkan gerakan jihad di Belanda, serta melenyapkan sumber radikalisasinya. Jihadisme dipandang menciptakan ancaman substansial untuk keamanan nasional Belanda dan tatanan hukum internasional. Disebutkan bahwa ancaman jihadisme memerlukan suatu tindakan yang tegas dan integral. Oleh sebab itu kabinet Belanda mengambil tindakan-tindakan pelengkap kebijakan yang sudah ada untuk memberantas jihadisme, baik preventif maupun represif. Untuk itu kerjasama antara semua mitra sangat diperlukan, baik nasional maupun lokal, pemerintah maupun masyarakat madani, tidak pandang keyakinan hidup masing-masing. Belanda disebut sebagai negara Eropa pemasok jihadis ke Suriah terbesar kedua setelah Inggris Raya, demikian hasil penelitian King’s College London mengenai jumlah pejuang asing di Suriah. Dari Inggris Raya diduga tahun lalu sebanyak 134 pejuang jihadis berangkat ke lini depan pertempuran di Suriah, dari Belanda 107, Prancis 92, Belgia 85, Denmark 78 dan Jerman 40. Jihadis Eropa mencapai 7 sampai 11% dari total jumlah jihadis asing di Suriah. Menurut Neumann, penelitian tersebut menunjukkan betapa cepat para jihadis internasional berkumpul di sekitar medan pertempuran Suriah, jauh lebih cepat dan lebih massal daripada konflik-konflik di belahan dunia lainnya, seperti di Irak, Bosnia, dan Afghanistan. (dtc/i)