Paris (SIB)- Parlemen Perancis memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Sikap Perancis ini memicu amarah dari Israel yang menyebut dapat mengganggu perdamaian di Timur Tengah. Perancis mengikuti langkah yang dilakukan Inggris dan Spanyol di Eropa. Parlemen Perancis memilih pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, yang hasilnya dengan jumlah 339 mengakui, sedangkan 151 tidak menentang. Perancis menilai pengakuan itu dilakukan guna meredam konflik di Palestina. Pemilihan itu tidak mengikat Pemerintah Perancis, hanya sebatas simbolis semata. Negara-negara di Eropa sebelumnya mencari cara lain untuk perdamaian di Timur Tengah.Di sisi lain, Pemerintah Swedia bahkan sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara yang membuat Israel menarik duta besar dari negeri itu. Meski begitu, pemungutan yang dilakukan Perancis justru mengundang amarah dari Tel Aviv yang menyebut telah memberikan pesan yang salah dan kontraproduktif terhadap perdamaian yang tengah dilakukan."Israel yakin pemilihan di Majelis Nasional akan mengurangi kemungkinan pencapaian perjanjian antara Israel dan Palestina," kata Kedutaan Besar Israel di Perancis dalam sebuah pernyataan. Dikatakan lagi dalam pernyataan itu, solusi dari konflik di Palestina hanya dapat diraih dengan kejujuran dan pembicaraan bukan sepihak. Sementara itu, pemimpin Palestina memberikan rasa terima kasihnya atas pilihan yang telah dibuat oleh Perancis. Palestina berharap pilihan itu dapat diimplementasikan menjadi tindakan, bukan sebatas pemungutan semata.Sementara di pemerintahan Israel terjadi perubahan politik. PM Benyamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan ingin membubarkan parlemennya dan mempercepat pemilihan umum. Ini dilakukan pasca ia memecat 2 menteri kunci dalam koalisinya karena menentang kebijakan pemerintah.Melalui pernyataan politiknya, Netanyahu mengumumkan pemecatan terhadap Menteri Keuangan Yair Lapid dan Menteri Kehakiman Tzipi Livni. Pemecatan tersebut merupakan langkah terbaru Netanyahu dari krisis politik di Israel di mana hari ini merupakan pertarungan anggota parlemen atau Knesset yang akan memutuskan untuk membubarkan atau tidaknya parlemen. "Saya tidak akan mentolerir setiap oposisi dalam pemerintahan saya. Saya tidak akan menerima menteri menyerang kebijakan dan kepala pemerintahan dari dalam," ujar Netanyahu dalam keterangannya seperti dilaporkan AFP, Rabu (3/12). Ia juga menyatakan akan meminta parlemen dibubarkan sesegera mungkin untuk pergi kepada orang-orang dan mendapatkan mandat yang jelas untuk memimpin Israel. Krisis politik di Israel muncul selama pembahasan anggaran tahun 2015 dan adanya perdebatan yang meminta untuk menjadikan Israel berstatus negara Yahudi dalam hukum. Di mana status itu disebut dapat membahayakan minoritas Arab. Permintaan tersebut sangat ditentang oleh Yair Lapid yang merupakan mitra koalisi penting yang memimpin partai Atid sentris Yesh, dan juga oleh Tzipi Livni yang mengetuai Hatnuah yang juga sentris. Keduanya mendapatkan 25 kursi dari 68 di koalisi yang disatukan setelah pemilu pada Januari 2013.Pemilu yang ingin dipercepat oleh Netanyahu diharapkan akan dilakukan pada Maret atau April mendatang di mana seharusnya pemilu akan digelar pada November 2017 mendatang. Netanhayu pun membutuhkan suara mutlak atau mayoritas yakni 120 anggota Knesset.Sumber di Partai Likud Netanyahu menyatakan anggota koalisi kemungkinan besar akan mendukung permintaan Netanyahu. "Tren dalam Likud dan dalam koalisi secara umum adalah memilih mendukung," ucap seorang sumber yang tak ingin disebutkan namanya.Pada hari Senin (1/12) lalu, Netanyahu mengadakan pembicaraan dengan Lapid untuk berekonsiliasi. Perdana Menteri meminta Lapid untuk menyerah pada 5 tuntutannya terhadap pemerintah. Termasuk tuntutan membekukan program unggulan pajak pada pembelian rumah. Netanyahu juga meminta agar Lapid mendukung RUU Negara Yahudi.Penolakan Lapid menyebabkan ketegangan politik di Israel memuncak. Ia menuduh Netanyahu tidak bertanggung jawab dan mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Lapid juga menyebut Netanyahu memutuskan untuk melakukan Pemilu yang tidak perlu di Israel.Pemilu itu disebut-sebut akan mengurangi kemungkinan melanjutkan dialog dengan Palestina setelah pembicaraan damai yang dipimpin Amerika Serikat April lalu juga tidak berhasil. Krisis politik Israel sendiri terjadi di tengah ketegangan dengan Israel.Pada pemilu sebelumnya, partai Netanyahu berhasil merebut 31 kursi bersama koalisinya yang merupakan partai garis keras, Yisrael Beitenu. Namun Koalisi itu bubar dan meninggalkan Likud hanya dengan 18 kursi. Sementara partai Yesh Atid menjadi partai terbesar di parlemen dengan 19 kursinya. (Detikcom/d)