Bangkok (SIB)- China membatalkan kontrak membeli beras 1,2 juta ton dari Thailand karena skema kontroversial pembelian beras oleh pemerintah Thailand dari petani sedang diselidiki. Pembatalan pembelian disampaikan oleh menteri perdagangan Thailand pada Selasa (04/05). "China kurang percaya diri untuk melakukan bisnis dengan kami setelah Komisi Antikorupsi mulai menyelidiki transparansi kesepakatan beras antara Thailand dan China," kata Niwatthamrong Bunsongphaisan.Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan sejumlah pejabat lain sedang diselidiki oleh Komisi Antikorupsi Nasional atas peran mereka dalam menjalankan skema penjualan beras ini. Kontrak pembelian beras ditandatangani oleh pemerintah Thailand dan badan usaha milik negara China, Beidahuang, pada 20 November 2013.Sedianya pengiriman beras dijadwalkan mulai Desember, tetapi pengiriman tertunda setelah PM Yingluck membubarkan parlemen Desember lalu.Menteri Perdagangan Niwatthamrong Bunsongphaisan mengatakan pemerintah akan segera membuka tender penjualan 400.000 ton beras pekan depan. Pemerintah berusaha menjual beras semaksimal mungkin dari stok beras nasional guna membayar skema subsidi beras kepada para petani.Stok beras di Thailand, seperti dilaporkan BBC dari Bangkok, sekarang sangat melimpah setelah pemerintah membeli gabah petani hingga 50% dari harga pasar dunia. "Sekarang pemerintah perlu menjual stok beras guna membayar petani, lebih dari setengah jumlah petani belum menerima pembayaran atas hasil panen bulan Oktober," lapor Head.Pemerintah mengatakan keterlambatan pembayaran disebabkan oleh aksi pengunjuk rasa yang menduduki sejumlah kementerian. Sebelum parlemen baru dibentuk, pemerintah tidak bisa meminjam dana untuk membayar utang kepada petani. Para kritikus mengatakan skema subsidi ini terlalu mahal dan rawan korupsi. AS Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Kudeta MiliterThailand terus bergolak. Pemerintah Amerika Serikat pun mengingatkan militer Thailand untuk tidak melancarkan kudeta di negeri itu. "Kami tentunya tidak ingin melihat adanya kudeta atau kekerasan... bagaimanapun juga. Kami berbicara langsung kepada semua unsur dalam masyarakat Thai untuk memperjelas pentingnya menggunakan cara-cara demokratis dan konstitusional guna menyelesaikan masalah-masalah politik," tutur juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki. "Kami terus prihatin akan ketegangan politik di Thailand yang merupakan tantangan bagi institusi dan proses demokrasi Thailand," tutur Psaki kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (4/2).Psaki pun menyerukan semua pihak untuk melakukan dialog guna menyelesaikan konflik. "Kami tentunya, seperti yang Anda tahu, tidak berpihak dalam sengketa politik Thailand ini, namun kami terus menyerukan semua pihak untuk berkomitmen pada dialog tulus guna menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik secara damai dan demokratis," tandas Psaki.Pemilu nasional Thailand telah digelar pada 2 Februari lalu atas perintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Namun jutaan orang tak bisa menggunakan hak suaranya dalam pemilu itu, dikarenakan adanya blokade oleh para demonstran. Para demonstran oposisi itu berupaya menggagalkan pemilu yang dianggap hanya akan menjadi cara bagi Yingluck untuk mempertahankan dominasi politik keluarga Shinawatra. (BBC/AFP/dtc/w)