Ramallah (SIB)- Pemimpin Palestina tengah mempertimbangkan menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel, setelah tewasnya Ziad Abu Ein dalam konfrontasi dengan pasukan Israel. Presiden Abbas mengatakan bahwa Israel akan mencoba untuk tidak bertanggung jawab atas kematian pejabat Palestina, Ziad Abu Ein, setelah ia diserang oleh pasukan Israel selama protes damai."Apa yang terjadi hari ini adalah satu kejahatan yang tidak dapat diabaikan, ini adalah mengapa kepemimpinan bertemu pada saat-saat ini untuk memutuskan apa yang dibutuhkan," katanya, sesaat setelah mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan insiden itu sebagai "tindakan barbar." "Semua opsi terbuka untuk diskusi dan implementasi," katanya, menunjukkan bahwa Israel akan mengklaim "beberapa skenario" untuk memohon tidak bersalah atas insiden tersebut. Ziad Abu Ein telah dimakamkan di Ramallah pada Kamis 11 Desember. Upacara pemakaman berjalan sakral dengan disetai drum dan aerofon (bagpipe). Ribuan pelayat ikut mengiringi kepergian Abu Ein, termasuk petinggi Fatah yakni Khalid Itmazi. “Amerika Serikat dan Eropa menjadikan orang-orang Israel sebagai alat supaya mereka populer dan layaknya pahlawan,†kata Itmazi.Kedua patolog Israel dan Palestina telah mengonfirmasi penyebab tewasnya Abu Ein. Hal itu dikarenakan penyumbatan koroner yang disebabkan pendarahan, setelah dia dicengkeram dan didorong oleh polisi Israel selama protes berlangsung.Namun, ahli patologi Palestina mengklaim pendarahan tersebut berkaitan langsung dengan luka yang ditimbulkan oleh polisi. Sementara pakar dari Israel membantahnya dan mengklaim itu disebabkan stres. Sebelum menjadi menteri, Abu Ein merupakan mantan aktivis kelompok Fatah yang sempat menjadi tahanan Israel selamat beberapa tahun. Sementara Senat Perancis mendesak pemerintah agar mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara. Desakan ini menyusul seruan serupa yang lebih dulu diserukan parlemen negeri itu beberapa waktu lalu. Selain seruan untuk mengakui Palestina, Senat Perancis juga mendesak agar pembicaraan damai antara Palestina dan Israel segera dimulai kembali. Sebelum resolusi ini diterbitkan, anggota Senat menggelar pemungutan suara dengan hasil 153 suara melawan 146 suara.Awal bulan ini, parlemen Perancis juga menggelar pemungutan suara serupa dengan 339 suara setuju mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina dan 151 menolak. Pemungutan suara di parlemen Perancis itu memicu kemarahan pemerintah Israel yang mengatakan parlemen Perancis mengirim pesan yang salah dan justru menjadi mengganggu upaya mewujudkan perdamaian.Meski parlemen dan Senat sudah memberikan desakannya, namun sesuai undang-undang Perancis kedua seruan itu tidak mengikat pemerintah dalam mengambil keputusan akhir. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Perancis Laurent Fabius mengatakan Paris bisa saja mengakui Palestina sebagai sebuah negara jika upaya diplomatik kembali gagal. Fabius juga mendesak agar resolusi konflik Timur Tengah bisa dicapai dalam waktu dua tahun. (Ant/AFP/i)