Seoul (SIB)- Jaringan internet Korea Utara mengalami gangguan besar dan menjadi target serangan oleh hacker. Akibatnya konektifitas internet Korea Utara secara nasional mengalami penurunan drastis sejak Senin (22/12). "Setelah 24 jam ketidakstabilan, internet nasional Korea Utara telah turun drastis selama lebih dari 2 jam," ujar lembaga Analisis Internet Dyn Research, dalam kicauannya di Twitter, seperti dikutip dari CNN, Senin (22/12).Penurunan konektifitas tersebut mulai terjadi pasca diretasnya sistem cyber Sony Pictures yang diduga dilakukan pihak Korea Utara. Namun tudingan tersebut telah dibantah Korea Utara. Sementara itu, Presiden CloudFlare Matthew Prince mengatakan, akibat jaringan internet yang down tersebut, menyebabkan seolah-olah Korut hilang dari peta global internet."Semua rute ke Korea Utara menghilang begitu saja. Seolah-olah Korea Utara terhapus dari peta global internet," katanya. Matthew bahkan mengatakan, ada kemungkinan pelemahan konektifitas internet di Korut dilakukan oleh perorangan. "Serangan itu sangat tidak mungkin dilakukan Amerika Serikat. Lebih mungkin itu adalah anak umur 15 tahun yang mengenakan topeng Guy Fawkes," katanya.Mimpi Buruk yang NyataAmerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya anggota Dewan Keamanan PBB mengecam catatan HAM Korea Utara (Korut). Ini dilakukan setelah AS dan lainnya menggagalkan penolakan Tiongkok untuk memasukkan isu Korut ke dalam agenda DK PBB. Dalam sidang DK PBB tersebut, Dubes AS untuk PBB Samantha Power menggambarkan kehidupan di Korut sebagai "mimpi buruk yang nyata". Power pun menyebut tuntutan Pyongyang soal adanya penyelidikan gabungan AS-Korut atas peretasan Sony Pictures sebagai hal yang tak masuk akal.Dubes Tiongkok untuk PBB Liu Jieyi menegaskan bahwa DK PBB bukan forum untuk terlibat dalam isu-isu HAM, dan seharusnya bisa menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang bisa menimbulkan eskalasi. Sidang membahas Korut ini digelar setelah voting prosedural langka yang dipicu oleh penolakan Tiongkok soal masuknya isus Korut dalam agenda DK PBB. Dalam voting tersebut, 11 negara mendukung, dua negara menolak dan dua negara abstain. Rusia dan Tiongkok memilih menolak masuknya Korut dalam agenda pembahasan DK PBB. Namun dikarenakan tak ada hak veto dalam voting prosedural tersebut, maka upaya Tiongkok untuk tidak memasukkan isu Korut ke dalam agenda DK PBB pun gagal.Terakhir kali DK PBB menggelar voting prosedural adalah pada tahun 2006 ketika Myanmar dimasukkan ke agenda DK PBB. Sebelumnya, pembahasan DK PBB soal Korut hanya terbatas pada program senjata nuklirnya. Namun dengan voting prosedural ini, semua aspek Korut kini bisa dibahas ke-15 negara anggota DK PBB. Setelah voting ini, maka pertemuan resmi soal Korut akan digelar segera, sesuai permintaan Dubes Australia untuk PBB Gary Quinlan dan para Dubes negara-negara Barat lainnya. Quinlan pun menyebut langkah DK PBB ini sebagai "langkah bersejarah." "DPRK (Korut) berada dalam efek negara totaliter yang menggunakan kekerasan dan penekanan terhadap rakyatnya sendiri untuk mempertahankan negara tersebut dan kekuasaan aparat militernya yang mengancam," cetus Quinlan. "Kekejaman rezim terhadap rakyatnya telah menciptakan negara yang tidak stabil," tandasnya. (CNN/dtc/c)